Anggota DPRD Siantar Minta Otaknya Dicek, Sekwan : Enggak Bisa

SBNpro – Siantar

Sejak kemarin, DPRD Kota Siantar bahas Rancangan APBD (R-APBD) Siantar tahun 2020 ditingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siantar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Siantar. Hingga hari ini, Selasa (19/11/2019), pembahasan masih berlanjut diruangan rapat gabungan komisi.

Hanya saja kemarin beredar informasi, kalau sejumlah anggota DPRD Kota Siantar meminta, agar anggaran chek up otak anggota dewan ditampung di APBD Siantar tahun 2020, melalui nomenklatur medical chek up.

Terkait hal itu, Plt Sekretaris DPRD Kota Siantar, Wanden Siboro membenarkan, ada anggota dewan yang meminta dinomenklatur medical chek up, agar anggaran untuk chek up otak anggota dewan menjadi bagian dari medical chek up. Bahkan untuk chek up seluruh anggota tubuh bagian luar dan dalam, juga dimintakan.

Hanya saja, hal itu menurut Wanden Siboro tidak sesuai dengan medical chek up yang dimaksud pihak rumah sakit. Sebab, medical chek up yang telah ada di rencana kerja anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Siantar, chek up otak tidak termasuk didalamnya. “Apa ketentuan dari rumah sakit, ya gitulah. Medical chek up itu apa termasuk otak? kan enggak!” tandas Wanden Siboro.

Dikatakan, didalam medical chek up, meliputi pemeriksaan umum. Seperti pemeriksaan mata, paru-paru, jantung, tensi, tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, tingkat pernapasan dan pemeriksaan standart lainnya. “Jelas saya bantah. Karena dalam peraturan tidak ada chek up otak. Mana bisa sembarangan kita menampung,” ungkapnya.

Didesak siapa anggota dewan yang meminta otaknya dicek dan seluruh anggota tubuh bagian luar dan dalamnya dicek, Wanden Siboro enggan memberitahukannya. Bahkan, asal fraksi dari anggota dewan yang meminta itu, juga dirahasiakan Plt Sekwan tersebut. Ia hanya mengatakan, permintaan itu disampaikan pada salah satu rapat DPRD Kota Siantar.

Dijelaskan Wanden, untuk medical chek up, anggaran yang diusulkan di APBD 2020 sebesar Rp 6 juta per anggota dewan. Sehingga totalnya, Rp 180 juta untuk 30 anggota DPRD Kota Siantar.

Disampaikan Wanden, anggota dewan juga sempat meminta anggaran berobat juga ditampung di APBD 2020. Namun hal itu tidak memungkinkan. Karena semua anggota dewan sudah masuk BPJS Kesehatan. Malah, pengadaan handphone untuk anggota dewan juga ditolak. “Sempat juga minta handphone, langsung kita bantah,” katanya.

Terkait hal itu, anggota DPRD Kota Siantar dari Fraksi PDI, Baren Alijoyo Purba menanggapinya dengan tertawa, sembari mengatakan, tidak ada itu. “Otak anggota DPRD masih sehat-sehat semua kok,” ujar Baren Purba sambil terus berjalan menuju ruang rapat gabungan komisi.

Berbeda dengan Baren, anggota DPRD Siantar lainnya, Ferry Sinamo, yang juga dari Fraksi PDIP mengatakan, permintaan chek up otak itu agar tidak dipahami sepenggal-sepenggal. Itu dimintakan, agar menjadi bagian dari medichal chek up. Termasuk chek up terhadap seluruh anggota tibuh bagian luar dan dalam, supaya menjadi bagian dari medical chek up.

“Bukan otak saja. Jangan sepotong-potong. Maunya general. Kalau chek up begitu. Definisi general chek up coba kita lihat, ya harus semua. Kalau setahu saya medical chek up itu menyeluruh, gak sepotong-potong. Selayaknya seperti itu. Namamya juga medical chek up, jadi semua,” katanya.

Sehingga, jika medical chek up tidak turut serta memeriksa otak atau seluruh anggota tubuh bagian luar dan dalam, Ferry Sinamo meminta, supaya anggaran medical chek up itu tidak ditampung di APBD 2020.

Katanya, ia kerap satu tahun sekali melakukan medical chek up secara menyeluruh. Itu ia lakukan di negara Singapura. “Kalau memang cuma sepotong-potong janganlah. Medichal chek up seperti apa 6 juta. Kalau gak sesuai dengan yang kita harapkan, mending gak usah. Untuk apa tanggung-tanggung. Aku pribadiku medichal chek up di Singapura seluruh tubuh. Sekali setahun aku pasti ke Singapura,” sebutnya.

Dengan demikian, Ferry Sinamo mengaku akan berjuang untuk menaikkan anggaran medical chek up. Agar chek up-nya tidak sepenggal-sepenggal.

Keterangan Gambar : Anggota dewan saat menggelar rapat kerja dengan salah satu OPD

Editor: Purba