SBNpro – Siantar
Ketua Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), Janwiserdo Saragih tuding Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga lakukan sejumlah kebohongan.
Ada 9 hal yang menjadi sorotan Janwiserdo, sehingga ia menuding Bupati Simalungun melakukan kebohongan.
Diantaranya 9 hal itu, pernyataan ingin mewakafkan diri, terkait komposisi pejabat, soal infrastruktur jalan, janji bantuan modal kerja, perbaikan postur APBD, pungli, komitmen terkait keberadaan pejabat, laporan pungli, serta soal bantuan dari kementerian.
Di masa kampanye yang lalu, Radiapoh Hasiholan Sinaga tidak jarang menyatakan akan mewakafkan dirinya untuk membangun Simalungun, demi tercapainya kesejahteraan rakyat.
Namun, setelah satu tahun lebih menjadi bupati, pemerintahan Radiapoh disebut Janwiserdo, justru berlomba cepat untuk berjualan. Seperti jualan spanduk, majalah, atribut, buku, baju olah raga, bubuk jahe merah, hingga baju batik, dengan harga mahal dan tidak masuk akal.
Selanjutnya, tentang mewujudkan Simalungun sebagai tuan rumah di tanah leluhurnya. Yang terjadi, menurut Janwiserdo, bupati malah mendatangkan orang dari luar Simalungun dan bukan etnis Simalungun untuk mengisi jabatan 57 persen di Pemkab Simalungun.
“Yang terjadi justru Simalungun jadi seperti tamu di tanah leluhurnya sendiri,” ungkapnya.
Hal ketiga yang dikritisi Janwiserdo, terkait program Radiapoh tentang perbaikan infrastruktur. Hanya saja, sebutnya, ketika kondisi infrastruktur jalan banyak mengalami kerusakan, malah anggarannya berkurang signifikan.
Di tahun anggaran 2022 ini, Radiapoh menurunkan anggaran belanja infrastruktur sekira Rp 200 miliar, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu anggaran infrastruktur sebesar Rp 305 miliar.
“Merusak akal sehat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan cara mengurangi anggarannya Rp 200 miliar,” katanya.
“Analoginya seperti rakyat yang sedang mengalami krisis pangan, tapi anggarannya justru dipangkas, persis sama rakyat Simalungun krisis infrastruktur jalan, anggarannya justru dipangkas. Bertanya, identikkah ini dengan kejahatan sosial?” sebut Janwiserdo, sembari bertanya.
Sorotan ke empatnya, berupa janji bantuan modal kerja melalui program kartu Si-Kerja.”Katanya lewat kartu akan memberikan bantuan modal kerja, jelas sekali “modal kerja” mulai dari satu juta sampai 50 juta, tapi yang dilakukan memberikan mesin penggiling jahe di daerah yang tak ada tanaman jahe,” tandasnya.
Tak kalah menarik, sorotan selanjutnya terkait perbaikan terhadap postur APBD Simalungun. Ironinya, terdapat program kegiatan anggaran membantu sekolah yang sudah mapan, dan keberadaannya di luar Kabupaten Simalungun. Dengan nilai bantuan miliaran rupiah.
“Katanya memperbaiki postur APBD dari sebelumnya karena jumlahnya yang sedikit, tapi yang di lakukan menyumbang sekolah DEL yang kaya Rp 1,5 Miliar, mengurangi anggaran untuk infrastruktur jalan,” tuturnya.
“Membangun kantor sendiri Rp 4,2 miliar, membangun kantor instansi vertikal yang punya anggaran sendiri, dan menaikkan anggaran PKK yang fantastis Rp 1,8 miliar,” tambahnya.
Kemudian, Janwiserdo juga menyikapi soal pungl dan tidak akan menekan ASN. Namun yang terjadi, tutur Janwiserdo, pungli hampir terjadi di banyak sektor.
“Katanya tidak akan ada pungli, tidak ada penekanan PNS, tapi yang dilakukan hampir di semua lini terjadi hiruk pikuk bahkan terlihat sudah bar – bar mulai kutipan – kutipan dalam jabatan, keributan fee proyek, jualan – jualan yang tak bernorma bahkan sampai kepada viralnya berita penyekapan salah seorang kepala dinas akibat persoalan proyek,” ujarnya.
Ke delapan, Janwiserdo menyikapi soal komitmen Radiapoh yang akan melantik pejabat yang tidak ia kenal, kecuali dari sisi kualitas pendidikan dan kemampuan pejabat dimaksud.
“Tapi yang dilakukan melantik orang dari luar Simalungun mengurusi seluruh ASN Simalungun dan menonjobkan yang sudah 20 tahun ASN di Simalungun. Mendatangkan dari luar yang bukan Simalungun untuk mengurus ketahanan pangan di Simalungun, tapi justru orang Simalungun yang 10 tahun mengurus pertanian di Simalungun dinonjobkan. Entah dimana logikanya ? Entah apa buktinya seluruh yang 57% orang yang bukan Simalungun itu, lebih tinggi pendidikannya dan lebih baik kemampuannya dari orang Simalungun yang sudah puluhan tahun ASN dan mengurusi Simalungun,” ungkapnya.
Sementara terkait pungli agar dilaporkan, namun setelah dilaporkan dan telah viral, disebut, Radiapoh hanya mengatakan, ia tidak ada memerintahkan dan tidak mengetahuinya.
Ke sembilan, Janwiserdo menyampaikan hal yang diungkap Radiapoh pada Rapot Horja Bolon Partuha Maujana Simalungun (PMS) di Pantai Cermin Serdang Bedagei pada 1 Juni 2021.
Katanya, saat itu RHS menyebut, tahun 2021 itu telah berhasil menerima bantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 365 miliar. Tetapi hingga tahun 2022 ini, bantuan tersebut tak juga ada.
Beranjak dari berbagai hal tersebut, Janwiserdo pun meragukan niat dan kemampuan Radiapoh untuk membuat Simalungun lebih baik, lebih maju dan lebih sejahterah.
Hingga saat ini, konfirmasi dari Radiapoh Hasiholan Sinaga belum diperoleh, meski sudah dikirim melalui pesan WA. Begitu pula konfirmasi dari Kadis Kominfo Simalungun SML Simangunsong, juga belum didapatkan, meski pesan WA pula sudah disampaikan. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post