Golkar Ingatkan Risiko Parkir Dikelola Pihak Ketiga di Siantar

SBNpro – Siantar

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pematangsiantar, Mangatas Silalahi, mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati terhadap rencana pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga.

Menurut Mangatas, Kota Pematangsiantar pernah memiliki pengalaman buruk ketika pengelolaan parkir diserahkan kepada pihak luar. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kediamannya di Jalan Rakkuta Sembiring, Kecamatan Siantar Martoba, Minggu (8/3/2026).

Ia menilai rencana tersebut perlu dipertimbangkan kembali, mengingat kasus serupa pernah terjadi lebih dari satu dekade lalu. Saat itu, pengelola parkir dari pihak ketiga tersangkut kasus korupsi hingga harus menjalani hukuman penjara.

“Pengalaman itu jangan sampai terulang. Dulu pengelolanya sampai dipenjara karena kasus tersebut dan bahkan meninggal di dalam penjara,” ujar Mangatas.

Mangatas berpendapat, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bukan semata karena sistem pengelolaannya. Ia menduga ada kebocoran pendapatan yang membuat potensi retribusi tidak maksimal masuk ke kas daerah.

Karena itu, ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Dengan pengawasan yang baik, menurutnya potensi kebocoran dapat diminimalkan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan para juru parkir tidak dibebani biaya saat memperoleh titik parkir. Praktik pungutan semacam itu dinilai dapat memicu penyimpangan di lapangan.

“Untuk mendapatkan titik parkir, jangan sampai ada lagi biaya yang harus dibayar oleh juru parkir,” katanya.

Selain itu, Mangatas meminta pemerintah kota dan Dishub tidak khawatir terhadap kemungkinan intervensi dari organisasi masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum saat ini sudah jauh lebih kuat sehingga praktik premanisme dalam pengelolaan parkir seharusnya tidak lagi menjadi persoalan.

Ia menegaskan, solusi untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir tidak harus melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Perbaikan sistem pengawasan dan penyederhanaan birokrasi dinilai lebih efektif.

“Perkuat pengawasan dan beri kepastian hukum kepada juru parkir agar mereka bisa bekerja dengan baik tanpa pungutan. Dengan begitu, target PAD bisa lebih mudah tercapai,” ujar Mangatas yang juga Ketua Karate Tako Siantar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Daniel Siregar, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari konsultan mengenai potensi parkir di daerah tersebut.

Daniel menjelaskan, hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Dishub untuk menentukan kebijakan terkait pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

“Jika hasil kajian sudah tersedia, tentu akan kami pelajari secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya,” kata Daniel. (*)