Ayo Mendaftar! Pemko Siantar Masih Butuh 5 Ribu Jiwa Lagi, Sebagai Peserta BPJS Gratis

SBNpro – Siantar

Ditahun anggaran 2018 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Siantar melalui Dinas Kesehatan, menyediakan anggaran sebesar Rp 2,76 miliar, untuk pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi 10 ribu jiwa warga yang ada di kota itu.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Siantar, dr Ronald Saragih, saat menggelar konfrensi pers dikantornya, Jumat (26/01/18). Katanya, dana sebanyak itu, untuk menampung biaya 10 ribu jiwa peserta BPJS Kesehatan dari kelompok PBI.

Dijelaskan, jumlah 10 ribu jiwa PBI itu meningkat drastis dari tahun anggaran 2017, yang hanya menampung 2000-an PBI. Dari 10 ribu jiwa yang targetkan, saat ini, sebut Ronald, yang telah terdata masih 4.893 jiwa. Sehingga, Pemko Siantar masih membutuhkan 5.107 jiwa lagi, untuk dicover melalui PBI BPJS Kesehatan.

Dikatakan, 10 ribu jiwa masyarakat yang ditampung melalui PBI BPJS Kesehatan, tidak dibebankan anggaran (biaya) apapun. Sebab, peserta PBI itu sepenuhnya iuran per bulannya, ditanggung pembiayaannya melalui APBD Kota Siantar tahun 2018.

Untuk itu, bagi masyarakat pra sejahtera yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, agar segera mendaftar melalui kelurahannya masing masing. “Tahun 2018 ini, ditampung anggaran untuk 10 ribu jiwa sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Jadi masyarakat bisa mengurusnya melalui kelurahan,” ucap dr Ronald Saragih.

Sementara itu, sesuai data yang diterima SBNpro.com dari Dinas Kesehatan Kota Siantar, saat ini, jumlah masyarakat Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan sebanyak 81.100 jiwa. Dengan perincian, yang dicover pemerintah pusat melalui APBN sebanyak 72.439 jiwa.

Sedangkan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebanyak 3.768 jiwa. Sementara Pemko Siantar, dari 10 ribu jiwa yang ditargetkan, yang telah dicover sebanyak 4.893 jiwa.

Kemudian dijelaskan pula oleh dr Ronald, dengan bertambahnya target jumlah PBI di Kota Siantar menjadi 10 ribu jiwa, menurutnya, bukan berarti jumlah masyarakat miskin di Kota Siantar semakin meningkat. Melainkan, hal itu dilakukan, agar seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan.

Dr Ronald membandingkan dengan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Aceh yang menampung seluruh penduduknya sebagai PBI BPJS Kesehatan. “Lihat saja Palembang dan Provinsi Aceh. Seluruh penduduknya ditampung anggaran jaminan kesehatnnya,” ujarnya.

Penulis : Rendi Aditia

Editor : Gunawan Purba