SBNpro – Jakarta
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan internasional untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Syafruddin, dukungan dari negara lain dapat membantu mempercepat pemadaman, terutama jika kebakaran meluas dan sulit dikendalikan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.
“Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” ujar Syafruddin, Sabtu (17/10/2026).
Politikus Fraksi PKB dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu mengatakan, karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat. Paparan asap berpotensi memengaruhi kesehatan, kegiatan belajar mengajar, transportasi, serta mata pencaharian warga.
Ia menyebut sejumlah bentuk dukungan internasional yang dapat dipertimbangkan, antara lain pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, dan tenaga ahli.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius,” katanya.
Syafruddin menjelaskan, penanganan karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya dan strategi terpadu. Petugas di lapangan menghadapi kendala berupa medan yang sulit, keterbatasan akses menuju titik kebakaran, serta potensi munculnya kembali titik api.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Jika kapasitas dalam negeri belum mencukupi, bantuan internasional perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti risiko kabut asap bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Menurutnya, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat untuk mengurangi paparan asap dan memulihkan aktivitas masyarakat.
Syafruddin menegaskan, bantuan internasional harus tetap berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia, dengan pembagian tugas yang jelas dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Ia turut menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani karhutla. Pemerintah, menurutnya, perlu menindaklanjuti tawaran tersebut secara terukur dan transparan dengan mempertimbangkan bentuk bantuan yang paling dibutuhkan.
“Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya. (*)
Sumber: Parlementaria
Discussion about this post