Merasa Difitnah, SBY Akan Laporkan Pengacara Novanto ke Bareskrim  

SBNpro – Jakarta

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa (06/02/18).

Sebelum membuat laporan polisi, SBY rencananya akan memantau korban banjir terlebih dulu di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

“Sebelum lapor ke Bareskrim kita ke pengungsian dulu,” kata Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa.

Sejumlah pengurus DPP, anggota fraksi, DPD DKI, DPD Banten dan DPD Jawa Barat rencananya akan mendampingi SBY.

SBY akan memberikan keterangan kepada wartawan terkait laporan tersebut.

Firman Wijaya sebelumnya menyebut bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman.

Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.

“Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas,” kata Firman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai SBY tak berkaitan sama sekali dengan korupsi e-KTP.

“Itu politis itu, itu fitnah,” kata Syarief saat dihubungi, Kamis (25/1/2018).

Ia menambahkan tak ada hubungannya Partai Demokrat dan SBY dengan korupsi e-KTP. Syarief menilai proyek e-KTP dengan korupsinya merupakan hal yang berbeda.

Karena itu Syarief memastikan bahwa SBY tak mengetahui korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

“Itu substansinya program pemerintah. Nah sama kaya bikin jalan, yang bikin jalan kan program pemerintah, tapi kalau yang bikin jalan itu korupsi enggak ada hubungannya kan,” lanjut dia.(*)

Sumber : Kompas.com