SBNpro – Mataram
Mobilitas warga negara asing (WNA) di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan meningkat. Namun peningkatan itu, disebut Anggota Komisi XIII Maruli, belum sepenuhnya terdata.
Pengawasan keimigrasian di NTB pun dinilai perlu diperkuat, terutama pada kawasan wisata dan jalur laut. Penilaian seperti disampaikan Maruli setelah menerima laporan dari Kanwil Imigrasi NTB.
“Imigrasi perlu pengawasan lebih ketat, terutama di daerah yang sering dikunjungi WNA dan jalur laut yang diduga menjadi celah bagi pelaku pelanggaran. Banyak TKA di Mandalika juga belum terdata dengan jelas, termasuk izin tinggal sementaranya,” sebut Maruli saat kunjungan kerja (kunker) Komisi XIII DPR RI ke Kota Mataram, NTB, Jumat 12 Desember 2025.
Menurut laporan yang ia terima, sejumlah tenaga kerja asing (TKA) diketahui tidak tercatat secara lengkap. Bahkan ada yang bekerja di perusahaan tanpa data keimigrasian yang valid.
Legislator ini mendorong agar koordinasi imigrasi diperkuat bersama TNI Angkatan Laut, Polri, dan pemerintah daerah, guna memastikan WNA dan TKA yang masuk tercatat dan diawasi secara sistematis.
Ia juga menyoroti minimnya sarana prasarana, sehingga ada dugaan pelanggaran keimigrasian melalui jalur laut.
“Pengawasan perlu didukung alat dan fasilitas yang memadai. Sarpras imigrasi harus ditingkatkan,” ujar Maruli.
Selain itu, Maruli juga menerima laporan terkait penanganan sembilan kasus pelecehan seksual oleh LPSK serta catatan pengawasan HAM di NTB dan wilayah kerja sekitarnya.
Terhadap hal itu, Maruli mengatakan, Komisi XIII DPR RI siap mendukung penambahan anggaran dan personel bagi instansi terkait.
“Mitra kerja sudah menunjukkan kinerja luar biasa, tetapi mereka butuh tambahan personel, sarpras, dan anggaran. Tentu kami dorong agar pelayanan masyarakat di NTB semakin baik,” ucapnya. (*)
Sumber: Parlementaria
Discussion about this post