Pendapatan Siantar Dipotong Rp190 Miliar, Ketua DPRD Minta Wali Kota Berinovasi

SBNpro – Siantar

Pemerintah pusat potong sumber pendapatan daerah melalui pemotongan transfer keuangan daerah (TKD). Dampaknya, pendapatan pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 bakal berkurang Rp190 miliar.

Beranjak dari kondisi itu, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga SH meminta Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi beserta perangkatnya untuk berinovasi, guna mendapatkan anggaran dari sejumlah kementerian. Termasuk, mengejar Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut.

Hal itu dikatakan Timbul, seiring dengan rencana pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kota Pematangsiantar Tahun 2026 akan segera dilakukan antara DPRD dengan Pemko Pematangsiantar.

“Draf RAPBD 2026 sudah masuk. Kami sudah rapat pimpinan. Tinggal rapat Banmus (Badan Musyawarah) untuk menetapkan jadwal paripurna dan pembahasan di tingkat alat kelengkapan,” ucap Timbul, Senin 17 Nopember 2025.

Dengan adanya pemotongan TKD, dipastikan Timbul akan terdampak ke APBD Tahun 2026. Sehingga, akan dilakukan efisiensi anggaran belanja.

Hanya saja, meski terjadi pemotongan TKD hingga Rp190 miliar, wali kota dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pematangsiantar, harap Timbul, agar tidak berdiam diri dan pasrah. Sebaiknya lebih aktif mengejar anggaran di kementerian.

Sebab, ungkap Timbul, cukup banyak anggaran pada sejumlah kementerian yang bisa didapat Pemko melalui “lobi-lobi” anggaran di kementerian.

“Jadi wali kota inovatif-lah. Bangun komunikasi untuk keperluan pembangunan dan pelayanan di kota ini. Lakukan lobi-lobi anggaran di kementerian banyak itu,” tandasnya.

Lebih lanjut politisi yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar ini mengatakan, ia bersama anggota dewan lainnya siap membantu Pemko untuk mendapatkan anggaran dari kementerian.

Sementara, Sekretaris Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Rony Sinaga membenarkan pendapatan APBD Tahun 2026 bakal berkurang seiring kebijakan pemotongan TKD oleh pemerintah pusat.

Kata Rony, dengan pemotongan TKD, efisiensi anggaran belanja telah dirancang pada RAPBD Tahun 2026. Seperti efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, belanja anggaran lembur pegawai, belanja makanan pada rapat dan lainnya. (*)