Di Siantar, 12.920 Keluarga Miskin Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

SBNpro – Siantar

Di Kota Siantar terdapat 12.920 keluarga miskin (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumat (23/11/2018) kemarin, di kota itu digelar launching penyaluran bantuan sosial dalam bentuk BPNT tahun 2018.

Launching penyaluran BPNT itu ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari Wakil Walikota Siantar Togar Sitorus SE MM di Lantai 3 Gedung BRI Kota Siantar. Bantuan nantinya disalurkan secara menyeluruh kepada KMP melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Siantar, Pariaman Silaen SH melaporkan, BNPT merupakan bantuan untuk keluarga miskin, yang sebelumnya diberikan dalam bentuk bantuan subsidi beras miskin (raskin). Kemudian berubah nama menjadi beras sejahtera (rastra).

Kali ini, lanjut Pariaman, lewat BNPT diyakini akan lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Yang mana tujuannya, juga untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin (KPM). Juga untuk memberikan gizi yang seimbang.

Dijelaskan Pariaman, Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program baru dari pemerintah pusat bagi masyarakat prasejahtera, melalui mekanisme uang elektronik, sebagai bantuan sosial di bidang pangan.

Wakil Walikota Siantar, Togar Sitorus pada kegiatan launching penyaluran BPNT kemarin mengatakan, BPNT akan diterima KPM pada setiap bulannya, melalui akun elektronik yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan dari pedagang/warung yang bekerja sama dengan bank dan Badan Usaha Logistik (Bulog).

Sementara itu Kepala Perwakilan BRI Kota Siantar Sufian Jalil mengatakan, penyaluran BPNT merupakan komutmen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai bank yang turut serta mensukseskan program pemerintah.

Kali ini, BRI berperan membantu mendistribusikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 12.920 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Siantar.

Menurutnya, penyaluran bantuan secara non tunai akan memberi kemudahan untuk mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Serta BPNT didistribusikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Editor : Purba