Rakyat Demo, Pejabat Pemko Malah Tidak Tahu Batas Wilayah Kota Siantar

SBNpro – Siantar

Ratusan rakyat Kota Siantar yang bergabung di Aliansi Peduli Rakyat (Apara) Siantar, gelar aksi unjuk rasa (demo). Aksi dilakukan di Gedung DPRD, Kantor Walikota Siantar, dan Polres Siantar, Selasa (03/10/2023), terkait bangunan tembok yang berdiri di daerah aliran sungai (DAS).

Bangunan tembok di atas DAS tersebut, diduga berada di dua daerah otonom. Yakni, di daerah Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun.

Persisnya berada di Sidomulyo, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Siantar, serta di Nagori (Desa) Rambung Manik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Selain berada di atas DAS, bangunan tembok juga disebut mengganggu pandangan pengemudi kendaraan bermotor ketika melintas.

“Tembok itu ada di DAS. Itukan sudah melanggar. Lalu, tembok itu juga mengganggu pandangan (pengendara saat melintas,” ucap salah satu orator Apara Siantar, Syakban Siregar.

Koordinator Aksi Unjuk Rasa Apara Siantar, Juned Boang Manalu, melalui pernyataan sikapnya menyebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Siantar telah melayangkan surat teguran ke tiga kepada Tagor Manik selaku pemilik bangunan tembok.

Surat teguran ke tiga diterbitkan Dinas PUPR Kota Siantar lebih dari tiga tahun yang lalu. Tepatnya, tertanggal 1 April 2020, dengan nomor surat 620/417/IV/PUPR/2020.

“Kepada saudara Tagor Manik untuk dapat membongkar sendiri bangunan dimaksud dalam tempo 7 x 24 jam, dan apabila tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban oleh aparat penertiban untuk menegakkan aturan yang berlaku,” sebut Juned Boang Manalu menyampaikan sebagian isi surat teguran dari Dinas PUPR.

Tuding Juned, bangunan tembok melanggar Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sebab, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Termasuk, larangan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu pandangan pengemudi.

Beranjak dari hal itu, Apara Siantar mendesak Walikota Siantar dan Sat Pol PP Kota Siantar agar membongkar bangunan tembok milik Tagor Manik.

“Meminta kepada Kapolres Siantar untuk menangkap sdr Tagor Manik yang telah melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004,” tandas Juned Boang Manalu, sebagaimana termaktub pada pernyataan sikap Apara Siantar.

Kemudian, massa Apara Siantar juga mengultimatum Walikota dan pejabat Pemko Siantar selama 2 x 24 jam, bila bangunan tembok tidak juga dibongkar (ditertibkan), maka warga Sidomulyo yang bergabung di Apara Siantar akan melakukan pembongkaran sendiri.

Terhadap aspirasi dan tuntutan massa Apara Siantar, baik Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Siantar Junedi Sitanggang maupun Kepala Sat Pol PP Kota Siantar Pariaman Silaen, sempat menyebut, kalau bangunan tembok berada wilayah Kabupaten Simalungun.

Sehingga, katanya Pemko Siantar tidak memiliki kewenangan melakukan penertiban. Pernyataan Junedi itu pun langsung dibantah pengunjuk rasa, salah satunya oleh Sahat Silalahi.

Kata Sahat Silalahi, bangunan tembok ada di wilayah Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Hal itu, sesuai surat teguran yang pernah disampaikan Dinas PUPR Kota Siantar pada tahun 2020 yang lalu.

“Dinas PUPR kan tidak asal-asalan buat surat teguran. Pasti ada kajiannya,” ujar Sahat Silalahi.

Hingga kemudian, karena Junedi Sitanggang dan Pariaman Silaen tidak mengetahui batas wilayah Kota Siantar, maka disepakati, besok, Rabu (04/10/2023), jam 09.00 WIB, jajaran Pemko Siantar akan meninjau langsung lokasi keberadaan bangunan tembok.

“Untuk memastikan (posisi) keberadaan tembok itu, besok kami akan meninjau langsung,” ujar Junedi Sitanggang. (*)

Editor: Purba

Editor: Purba