Pimpinan OPD Terkesan Malas dan Camat Nol Hadir di Paripurna DPRD Siantar

SBNpro – Siantar

Suasana sidang paripurna DPRD tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Kota Siantar tahun 2019, Rabu (07/08/2019) terkesan kurang bergairah.

Pasalnya, tingkat kehadiran para pemangku kepentingan rapat paripurna tersebut, minim. Seperti kehadiran anggota dewan, meski jumlahnya mencapai korum, namun tidak sedikit anggota DPRD Siantar yang tidak hadir.

Sepinya gedung Harungguan, tempat sidang paripurna digelar, tidak terlepas dari banyaknya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat yang terkesan malas menghadiri paripurna itu.

Dari 30 OPD, baik Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan (Kaban) dan Sekretaris, yang hadir di paripurna hanya 6 pimpinan OPD.

Mereka yang hadir diantaranya, Rumondang Sinaga (Kaban Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Midian Sianturi (Kaban Penanggulangan Bencana Daerah/Plt Kepala BPPPD) dan Reinward Simanjuntak (Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman).

Hadir juga, Plt Kepala, BKD Zainal Siahaan), Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pariaman Silaen, Plt Inspektorat, Eka Hendra, serta Plt BPKD, Masni.

Sementara, pejabat eselon dua non pimpinan OPD yang hadir adalah, Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Daniel Siregar dan Asisten 1 Sekretariat Daerah, Leo Simanjuntak.

Yang lebih parah, tak ada satupun (nol) camat yang hadir di paripurna DPRD tadi. Padahal, ada 8 camat di Kota Siantar. Meski anggaran camat, juga dibahas di RPAPBD Kota Siantar 2019.

Sedangkan yang hadir, juga kurang menunjukkan hal yang positif di ruang sidang paripurna. Seperti Reinward Simanjuntak yang tampak keluar masuk. Bahkan ia cukup lama ketika ada diluar.

Kemudian, Zainal Siahaan dan Pariaman Silaen datang terlambat. Sedangkan sebagian pimpinan OPD lainnya, diantara mereka tampak saling bercerita disaat juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Selanjutnya, dari ratusan pejabat eselon tiga di lingkungan Pemko Siantar, jumlah yang hadir kurang dari 10 orang (tidak termasuk pejabat Sekretariat DPRD).

Editor : Purba