SBNpro – Siantar
Masyarakat Kota Siantar yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,62 persen.
Beranjak dari capaian itu, Pemko Siantar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan launching Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
Launching UHC digelar di Gedung Serbaguna Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pemko Siantar, Senin (28/08/2023).
“Setelah capai UHC JKN-KIS, Kota Siantar harus mensukseskan pelayanan lebih baik. Berobat harus pakai etika dan tidak boleh ada diskriminasi. Artinya, rumah sakit tidak boleh diskriminasi dan wajib melaksanakan pelayanan,” ucap Asisten Deputi Direksi Wilayah I BPJS Sumut-Aceh, Mariamah.
Kata Mariamah, BPJS akan terus memantau rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) lainnya untuk memastikan kontrak dengan BPJS tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Saat ini, kepatuhan rumah sakit dan faskes dalam menjalankan kontrak, sebutnya, masih cukup bagus. Pun demikian, pembinaan akan tetap dilakukan, agar faskes menjadi lebih berkualitas.
Di acara launching, Walikota Siantar dr Susanti Dewayani mengatakan, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan, sedikitnya jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN 95 persen.
Optimalisasi pelaksanaan JKN di Kota Siantar telah menunjukkan hasil. Pada 1 Agustus 2023, telah mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) sebanyak 265.123 jiwa dari total jumlah penduduk 274.392 jiwa (96,62 persen).
Artinya, tutur Susanti, hampir seluruh warga Kota Siantar telah memiliki perlindungan untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan. Sehingga, Pemko Siantar menyambut baik tercapainya UHC tersebut.
“Dengan UHC, saat ini kepesertaan JKN-KIS bagi PBPU-BP yang didaftarkan Pemko tidak lagi menunggu 14 hari. Begitu daftar, bisa langsung aktif,” ujar dr Susanti Dewayani.
Ungkap Walikota, bila capaian kepesertaan di atas 98 persen, seluruh masyarakat yang didaftarkan Pemko Siantar maupun yang mendaftar secara mandiri, kepesertaannya bisa langsung aktif.
Sementara, Kadis Kesehatan Kota Siantar, drg Irma Suryani MKM melaporkan, alokasi anggaran pembiayaan jaminan kesehatan terus ditingkatkan dalam pemberian perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin maupun kurang mampu dalam segmen kepesertaan PBPU-BP.
Pemko Siantar melalui APBD Tahun 2023 telah mengalokasikan 23 ribu jiwa untuk masyarakat miskin maupun kurang mampu.
Irma Suryani mengatakan, dengan kepesertaan JKN yang telah mencapai 265.123 jiwa atau 96,62 persen dari 274. 392 jiwa penduduk Kota Siantar, angka tersebut telah mencapai target kepesertaan UHC tahun 2023.
Kemudian, sejak 22 Agustus 2023, permohonan pembukaaan flagging UHC ke BPJS Kesehatan telah disetujui. Maka pendaftaran dan pengaktifan peserta UHC yang didaftarkan Pemko Siantar dapat langsung aktif tanpa mengikuti mekanisme cut off.
Saat ini, ada 44 fasilitas kesehatan tingkat 1 dan 10 rumah sakit (RS) di Kota Siantar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selain launching UHC, acara juga diisi dengan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan JKN-KIS kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah-Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang didaftarkan Pemko Siantar.
Hadir pada launching tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kota Siantar, Kiki Christmar Marbun, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Siantar Jurist Precisely Sitepu SH yang juga Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kota Siantar, dan lainnya. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post