Nasdem Nilai APBD Siantar 2024 Belum Berpihak ke Rakyat

SBNpro – Siantar

Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Siantar nilai APBD Kota Siantar Tahun 2024 yang baru disahkan belum berpihak kepada kepentingan rakyat di kota itu.

Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Frans Herbert Siahaan yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem, pada sidang paripurna DPRD Kota Siantar tentang pengesahan Ranperda APBD Tahun 2024 untuk menjadi Perda APBD Tahun 2024, Rabu (23/11/2023).

Dikatakan belum berpihak ke rakyat, karena pada APBD 2024, anggaran untuk melaksanakan program kegiatan masih jauh lebih besar daripada anggaran yang dampaknya dapat dirasakan rakyat secara langsung.

“Alokasi untuk anggaran kegiatan, porsi biaya operasionalnya jauh lebih besar dibanding realisasi yang diterima masyarakat,” ucap Ketua DPD Partai Nasdem Kota Siantar ini.

Hal lainnya, konsep anggaran yang termaktub pada APBD 2024, sebut Frans, juga dinilai belum memenuhi harapan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2024.

Menurutnya, melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, pemerintah pusat memiliki rencana mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus terhadap pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penguatan daya saing usaha.

Harapan itu, dengan APBD Kota Siantar Tahun 2024 yang baru disahkan, Fraksi Nasdem merasa masih jauh dari harapan. “Fraksi Nasdem berkesimpulan, bahwa Ranperda (APBD 2024) ini masih jauh dari sasaran pembangunan nasional, bahkan terhadap tema pembangunan Kota Pematang Siantar,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan, sejatinya penyusunan APBD Kota Tahun 2024, berlandaskan kepada prinsip rasa keadilan, kepatutan dan manfaat program kegiatan anggaran kepada masyarakat.

Prinsip kurang dirasakan pada APBD 2024, selain karena biaya operasional yang jauh lebih besar dari realisasi yang diterima masyarakat, juga karena, pada postur APBD Siantar 2024, belanja barang dan jasa sebagai fasilitas birokrat menjalan program anggaran, nilainya sangat besar, bila dibandingkan dengan program anggaran belanja modal.

“Fraksi Nasdem bukan tanpa alasan menyampaikan hal ini. Karena jelas kita perhatikan bahwa besaran belanja barang dan jasa hampir tiga kali lipat dibanding belanja modal,” tuturnya. (*)

Editor: Purba