SBNpro – Siantar
Luas wilayah Kota Siantar hilang sekira 406 hektar. Hal itu terungkap pada rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Kota Siantar dengan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Siantar, Rabu (02/02/2022).
Persisnya, hal itu terungkap saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Siantar tahun 2021 – 2041, untuk mengganti Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Siantar Tahun 2012 – 2032.
Pembahasan berlangsung alot. Berbagai pertanyaan diajukan sejumlah anggota dewan kepada pimpinan OPD dari Pemko Siantar. Hingga kemudian anggota dewan tidak dapat menerima penjelasan dari OPD Pemko Siantar.
Hilangnya luas wilayah 406 hektar di Tambun Timur, Kecamatan Siantar Martoba tidak dapat diterima anggota dewan dengan berbagai alasan.
Beberapa alasan itu diantaranya, ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2013, serta Pemko Siantar telah banyak menggeluarkan anggaran untuk membangun kawasan Tambun Timur. “Anggaran membangun dari kita (dari APBD Kota Siantar),” ucap Daud Simanjuntak
Untuk itu, anggota dewan Daud Simanjuntak meminta OPD di lingkungan Pemko Siantar agar serius menyikapi hilangnya 406 hektar dari wilayah Kota Siantar, dengan koordinasi lintas OPD.
“Butuh keseriusan antar OPD. Koordinasi lintas OPD. (Jangan) daerah kita dicaplok, kita gak tahu. Harus dikembalikan wilayah ini,” tandas Daud.
Sedangkan Astronout Nainggolan mengatakan, ia tidak mau turut terlibat melakukan kesalahan dalam pembuatan Perda tentang RTRW Kota Siantar periode 2021 – 2041 nantinya jika terwujud.
Dampak dari kompleinnya anggota dewan, pembahasan Ranperda RTRW untuk luas wilayah beserta batasnya pun ditunda, sembari menunggu petunjuk dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Pada rapat itu disepakati, OPD terkait dari Pemko Siantar seperti Bappeda, Bagian Tapem dan lainnya, bersama anggota dewan akan berkoordinasi dengan Biro Tapem dan Biro Hukum Pemprovsu, serta dengan Pemkab Simalungun. Setelah itu dilalui, pembahasan luas wilayah dan batas wilayah dilanjutkan.
Luas wilayah Kota Siantar disebut hilang, bila mengacu ke Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Siantar Tahun 2012 – 2032 dinyatakan, luas wilayah Kota Siantar 7.997 hektar. Sementara pada Ranperda RTRW 2021 – 2041 yang sedang dibahas, luas wilayah hanya 7.591 hektar. Atau berkurang 406 hektar.
Sebut Kepala Bappeda Kota Siantar M Hammam Sholeh, luas wilayah Kota Siantar yang diterakan pada Ranperda RTRW 2021 – 2041 mengacu dari Berita Acara Kesepakatan antara Pemkab Simalungun dan Pemko Siantar Nomor 33/BAD I/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 di Ruang Rapat VII Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Berita Acara Kesepakatan itu diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hadir pada rapat yang menghasilkan kesepakatan tersebut diantaranya, perwakilan dari Pemkab Simalungun, Pemko Siantar, Pemprovsu, Dittopad, Badan Informasi Geospasial (BIG), Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Ditjen Bina Admistrasi Kewilayahan.
Berita acara kesepakatan itu menjadi acuan untuk Ranperda RTRW, sembari menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang hal tersebut, kata Hamam Sholeh.
Terhadap berita acara kesepakatan itu, Daud meminta untuk dilakukan perubahan. Karena berita acara kesepakatan tersebut bukan kitab suci yang tidak dapat diubah. Hal itu pun diaminkan Kabag Tapem Pemko Siantar Titonica Zendrato.
Kata Zendrato, perubahan memungkinkan terjadi. Apalagi pihak Pemkab Simalungun membuka kesempatan untuk perubahan tersebut.
“Berita acara bukan kitab suci. Bukan tidak dapat diubah. Tapi dapat diubah. Nanti Pemprovsu yang undang (untuk perubahan). Kemudian ke Kementerian. Pemkab juga membuka ruang untuk itu,” urai Titonica Zendrato.
Bahkan, sebut Zendrato, bila mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun, setelah diperluas, luas wilayah Kota Siantar menjadi 8.860 hektar. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post