Koruptor Bansos Rp 399 Juta di Siantar Dihukum MA 4 Tahun Penjara, Hartanya Terancam Disita

SBNpro – Siantar

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) tuntaskan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Siantar Rp 399 juta. Persisnya, kasus korupsi dana bantuan untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) tahun anggaran 2013.

Dalam putusannya, Hakim Agung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Chasil Pelawi, mantan Kabid Kesra pada Dinsosnaker Kota Siantar, Sumatera Utara. Selain pidana penjara, koruptor itu juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp 200 juta.

Bila pidana denda Rp 200 juta tidak dibayar, maka terpidana Chasil Pelawi akan menjalani hukuman 4 bulan penjara, sebagai pengganti hukuman denda. Hal itu sesuai putusan MA Nomor 4809 K/Pid.Sus/2020, tanggal 20 Desember 2020. Vonis Hakim Agung itu, 2,5 tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Siantar, Agustinus Wijono Dososeputro SH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Siantar, BAS Faomasi Jaya Laia SH kepada jurnalis, Selasa (09/03/2021).

“Selain pidana penjara yang bersangkutan juga didenda sebeaar Rp 200 juta, apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 4 bulan,” ujar BAS Faomasi Jaya Laia.

Pada putusan itu, ungkap BAS Faomasi, Chasil Pelawi yang merupakan warga Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kota Siantar tersebut, juga dibebankan uang pengganti (UP) sebesar Rp 175 juta.

Terhadap uang pengganti ini, bila tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda koruptor itu akan disita oleh jaksa. “Dalam hal yang bersangkutan tidak punya harta untuk membayar uang pengganti maka hukuman penjara selama 1 tahun,” tandasnya.

Dijelaskan BAS Faomasi, sebelumnya, pada perkara itu, dalam putusannya, PT Medan menguatkan putusan PN Tipikor Medan. Dimana ketika itu terdakwa hanya divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Dimana, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer jaksa melanggar pasal 3 (1) Jo pasal 18 UU No.31/1999 yang telah dirubah dengan UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Siantar, yang menuntut 5 tahun penjara, denda 200 juta subsider 2 bulan, dengan UP senilai Rp 399 juta, dan jika tidak dibayar ditambah pidana penjara selama 2,5 tahun.

Jaksa beralasan hal yang memberatkan terdakwa tidak merasa bersalah dan mempersulit proses persidangan, dengan memberi keterangan berbelit-belit, serta tidak beretikad baik memulangkan kerugian negara. (*)

Editor: Purba