SBNpro – Siantar
Ketua dan Anggota Komisi II DPR-RI, Komisioner KPU-RI Parsadaan Harahap dan perwakilan Dirjen Capil Kemendagri gelar pertemuan di Ruang Data Pemko Siantar, Rabu (08/06/2022). Pertemuan membahas data pemilih untuk keperluan Pemilu 2024 mendatang.
Hadir untuk menyampaikan informasi seputar data pemilih pada pertemuan itu, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Sekda Kota Siantar Budi Utari, Ketua dan Anggota KPU Kota Siantar, serta Ketua dan Anggota KPU Simalungun. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Doli Kurnia.
Selepas Sekda Kota Siantar memaparkan data kependudukan dan pemilih di Kota Siantar, serta Bupati Simalungun memaparkan hal yang sama untuk daerah yang dipimpinnya, Ketua KPU Kota Siantar Daniel Dolok Sibarani menyampaikan proses dan penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Siantar.
Dikatakan Daniel, dari hasil pemutakhiran data pemilih yang akan terus dilakukan perbaikan, jumlah pemilih saat ini 185.087 jiwa. “Jumlah itu terdiri dari laki-laki sebanyak 89.265 orang dan perempuan 95.822 orang. Jumlah itu tersebar di 8 kecamatan, atau di 53 kelurahan di Kota Siantar,” ucap Daniel Sibarani.
Untuk memutakhirkan data pemilih, KPU Kota Siantar, katanya, memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diaduk Capil) Kota Siantar.
Kemudian, KPU Siantar juga mengunjungi lembaga TNI dan Polri untuk mengetahui personil TNI dan Polri yang pensiun.
“Kami bekerjasama dengan baik dengan Disdukcapil untuk update data pemilih. Serta kami juga jemput bola dengan mendatangi lembaga TNI dan Polri,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Anggota Komisi II DPR-RI Ihsan Yunus MECon, sedikit menyampaikan postur dan kondisi APBN. Katanya, untuk seksesnya penyelenggaraan Pemilu, disepakati, KPU-RI menerima anggaran sebesar Rp 76 triliun.
“Oleh karena itu, saya mengimbau betul, karena kami semua menyepakati, anggaran yang akan diberikan kepada KPU sebesar (Rp) 76 triliun, (agar) betul betul dioptimalkan,” ujar Ihsan Yunus, anggota dewan dari PDI Perjuangan.
Anggaran Rp 76 triliun itu, dinilai Ihsan cukup besar. Sehingga ia meminta, agar anggaran itu dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara, anggota Komisi II DPR-RI lainnya, Haeny Relawaty MSi dari Partai Golkar mengatakan, data kependudukan tersentralisasi di Kemendagri merupakan program dari Kemendagri. Sebutnya, agar KPU kabupaten dan kota tidak lagi harus berhubungan dengan Disdukcapil di daerah.
Sebelumnya, Komisioner KPU-RI, Parsadaan Harahap menyampaikan tentang pemutakhiran data pemilih merupakan amanah undang-undang (UU).
“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan, dengan leading sektor KPU kabupaten/kota,” katanya. Ia menambahkan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan masih terus dilakukan. Dimana, nantinya akan ada pemilih yang dihapus dari daftar dan ada yang ditambah. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post