KJA “Dibasmi”, Jalan ke Danau Toba Tigaras Rusak Parah Terkesan Dibiarkan

SBNpro – Simalungun

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan cukup heboh dengan persoalan kerambah jaring apung (KJA) milik masyarakat di kawasan destinasi super prioritas Danau Toba, Sumatera Utara.

Tidak tanggung-tanggung, penertiban KJA di Dusun Sualan, Nagori (Desa) Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, langsung dipimpin pimpinan daerah. Diantaranya, Pangdam I/BB dan Kapoldasu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu), Agus Salim dan mewakil Gubsu, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemprovsu, Binsar Situmorang pada 14 April 2021 lalu.

Namun kehebohan pemerintah tak begitu terlihat terhadap akses jalan menuju kawasan Danau Toba yang ada di Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Jalan menuju ke Tigaras dari Simpang Raya, Kecamatan Panei, Simalungun, terkesan dibiarkan rusak.

Jalan itu rusak sudah cukup lama. Diperkirakan sudah tahunan. Kondisi saat ini sudah rusak parah. Keadaan jalan seperti itu, nyaris tidak memungkinkan dilalui mobil jenis sedan. Pasalnya, cukup banyak lobang besar di jalan tersebut.

Salah seorang pengendara mobil yang melintasi jalan tersebut, Patiar Manurung mengatakan, jalan itu terkesan diabaikan oleh pemerintah dalam mendukung program destinasi Danau Toba, yang katanya super prioritas.

“Ngeri kali bah. Rusak semua. Padahal banyak hasil bumi dari daerah ini. Mau jalan ke objek wisata Danau Toba, lagi,” ucap Patiar manurung, yang saat itu hendak menuju ke Nagori Simantin Pane Dame, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun.

Pantauan Selasa (20/04/2021), di sepanjang lintasan jalan menuju Tigaras, tampak banyak kawasan pertanian dan perladangan masyarakat. Seperti pertanian padi (sawah), kopi, jagung, aren, sawit, sayuran dan lainnya. Sebagian lainnya, ada juga perkebunan milik PTPN IV.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang mengatakan, rencana perbaikan jalan menuju Tigaras sudah diusulkan Partai Nasdem.

Katanya, anggarannya sudah disetujui, dan anggaran itu ada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Pemprov Sumatera Utara. “Anggaran perbaikan sudah diketok senilai Rp 17,5 miliar. Tapi pelaksanaannya nanti di Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut,” ujar Rony, Rabu (21/04/2021)

Pada anggaran tersebut, ungkap Rony, perbaikan akan dilakukan untuk sepanjang 4 kilometer. Katanya, progresnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian dokumen perencanaan proyek. “Mudah-mudahan juni/juli mulai pengerjaan,” tulisnya melalui pesan Whatsapp (WA) kepada jurnalis.

Menurut Rony, ada 3 ribu kilometer (Km) jalan provinsi yang membutuhkan perhatian. “Ada 3000 km lebih jalan berstatus provinsi. Ini mesti dibiayai. Saya mengira pemkab/kota jangan terlalu gampang melepas aset jalan ke provinsi. Sementara APBD Provinsi Sumut terbatas, hanya Rp 13,5 triliun,” katanya. (*)

Editor: Purba