SBNpro – Simalungun
Tiga bulan insentif aparatur sipil negara (ASN) Simalungun belum dibayar. Kemudian, diperkirakan ratusan miliar rupiah anggaran proyek yang telah selesai dikerjakan, juga belum dibayarkan. Diduga karena kas daerah di Pemkab Simalungun kosong.
Ketidak-mampuan Pemkab Simalungun membayar program kegiatan anggaran yang telah terlaksana itu, malah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Simalungun, John Suka Jaya Purba menyalahkan pemerintah pusat.
John Suka Jaya Purba beralasan, permasalahan keuangan (kas daerah) terjadi, karena belum menerima dana transfer dari pemerintah pusat. “Kas daerah kita masih terbatas. Belum mendapatkan transferan dari pusat ke daerah,” ucap Jhon Suka Jaya Purba, Jumat (22/12/2017), saat dihubungi melalui ponsel.
Hanya saja, Kepala BPKD Simalungun ini tidak menjelaskan jenis anggaran apa saja, yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Malah saat hendak dipertanyakan, John Suka lebih dahulu memutus hubungan pembicaraan lewat ponsel tersebut. Saat dihubungi kembali, ia tidak “mengangkat” ponselnya. Dipertanyakan melalui layanan SMS, hingga berita ini disajikan, belum mendapat jawaban.
Sementara itu, pemerhati anggaran, Ketua LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara), S Simarmata, sangat menyayangkan kondisi keuangan Pemkab Simalungun.
Apalagi hal itu terjadi menjelang akhir tahun. Yang tentunya, lanjut Simarmata, dana (anggaran) tersebut sangat dibutuhkan para ASN dan kontraktor, terutama umat nasrani, untuk keperluan natal dan menjelang tahun baru.
Penulis : Roland
Editor : Gunawan Purba
Discussion about this post