Ilmu Walikota Siantar di Bawah Ilmu Ketua SBSI

SBNpro-Siantar

Ketua Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI), Ramlan Sinaga, mengklaim ilmu Walikota Siantar masih di bawahnya. Khususnya soal perburuhan. Hal itu dikatakannya dalam rapat dengar pendapat antara pekerja magang dengan jajaran direksi RSUD DR Djasamen Saragih, Jumat (12/1/18).

“Mohon maaf bu direktur, saya rasa ilmu Walikota Siantar masih di bawah saya tentang hal ini. Mungkin yang di dinas tenaga kerja itu yang berbeda tipis dengan saya,” sela Ramlan saat Direktur Utama RSUD DR Djasamen Saragih, dr Susanti mengatakan masih menunggu instruksi Walikota.

Beda ilmu dengan Walikota itu kembali ditegaskan Ramlan saat ditanya SBNpro. “Gak sampai ilmu Walikota ke tahap pengampunan itu,” ujarnya santai.

Sebelumnya terkait persoalan tenaga magang di RSUD Siantar itu, Ramlan Sinaga meminta pihak RSUD mengakomodir kepentingan 75 orang pekerja magang mereka. Alasan keuangan terkait upah, yang jadi kendala manajemen tidak boleh dipandang kaku. Sebab, ada alternatif yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan upah di lingkungan RSUD DR Djasamen Saragih.

“Seandainya mereka mampu menganggarkan gaji untuk 50 orang, apa salahnya jika gaji tersebut dibagi rata untuk 75 orang dengan catatan adanya kesepakatan di antara pihak dan adanya pengajuan pengampunan atas ketidaksanggupan perusahaan membayar upah sesuai upah minimum yang dilayangkan serikat buruh ke dinas tenaga kerja. Yang penting ada kesepakatan,” paparnya.

Menurutnya, regulasi yang mengatur tentang pengampunan itu berlaku untuk setiap perusahaan baik swasta maupun milik Negara. “Saya rasa itu berlaku untuk semua, termasuk perusahaan milik negara. Takkan ada temuan nanti di situ,” ujarnya.

Namun bagi Dr Susanti dan jajarannya, mereka tetap mengikuti prosedur untuk menjalankannya. “Nanti kami kordinasikan dulu hal ini ke Walikota. Kami gak mau, dikemudian hari kami yang akan disalahkan,” katanya.

Dia menjelaskan, RSUD dr Djasamen Saragih terkendala persoalan keuangan untuk memenuhi tuntutan 75 orang itu, agar diangkat menjadi pegawai. Untuk itu dibentuklah tim seleksi merekrut calon pekerja terbaik untuk mengisi kegiatan di RSUD sesuai kemampuan keuangan. Akan dipilih 50 orang dari mereka.

“Pekerjaan kami menyangkut nyawa orang, jadi kami gak bisa sembarangan menempatkan pekerja. Maaf cakap, gak mungkin ada orang yang memiliki gangguan kejiwaan kami rekrut untuk menjadi juru suntik disini. Ini bukan bicara marwah, tapi bicara kemampuan,” kata Susanti.

Jika tidak ada halangan, ungkap Susanti, rencananya ujian psikotes akan digelar di Medan. Sebab biaya dan fasiltias pelaksanaan tes di sana lebih memadai. Bahkan dikatakan, manajemen akan memerioritaskan pekerja magang yang selama ini sudah berpengalaman di sana.

Penulis : Rendi Aditia
Editor : Sitanggang