Disdik Siantar Diduga Jadikan Siswa SD Sebagai “Sapi Perah”

SBNpro – Siantar

Muncul dugaan, siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Siantar sebagai “sapi perahan” Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Siantar. Dugaan itu terungkap kemarin, Senin (04/11/2018), saat belasan Plt Kepala SD di Kota Siantar mendatangi Komisi II DPRD Kota Siantar.

Sebab, melalui surat yang disampaikan belasan Plt Kepala SD kepada anggota Komisi II DPRD Siantar, Suandi Apohman Sinaga dan Metro B Hutagaol, bercerita tentang pungli (pungutan liar) mengatasnamakan Disdik Siantar terhadap siswa SD.

Pada surat itu dijelaskan, pungli terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 7 ribu untuk seluruh siswa SD dari kelas satu hingga kelas enam untuk tahun 2017/2018. Pungli ini disebut melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah).

Kemudian pungli juga terjadi untuk siswa kelas enam. Dalam hal ini, untuk keperluan siswa mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). Per siswa dipungut Rp 6 ribu. Pungli SKHU ini disebut kerap terjadi setiap tahunnya.

Kemarin, belasan Plt Kepala SD itu juga mengeluhkan keberadaan mereka yang terlalu lama sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala SD. Hingga ada yang sudah 2 sampai 4 tahun sebagai Plt, tapi tak kunjung diangkat sebagai Kepala SD defenitif.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPRD Kota Siantar, Suandi Apohman Sinaga meminta para Plt Kepala SD itu agar menyebut identitas oknum yang diduga melakukan pungli tersebut.

Sementara kepada wartawan, Suandi mengatakan, hal itu akan ditindaklanjuti Komisi II, dengan memanggil Kadis Pendidika  Kota Siantar, Edy Noah Saragih. “Nanti akan kita panggil Kadis Pendidikan,” ucap Suandi.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Siantar, Ali Hasan Siregar mengaku tidak tahu tentang pungli yang dituduhkan belasan Plt Kepala SD tersebut.

Katanya, dana BOS langsung ditransfer ke rekening Kepala SD. Sehingga, ia mengaku tidak tahu bagaimana cara pungli itu terjadi. “Gak tahu kita itu bah. Kami gak pernah mungut. Kalau (soal) Plt langsung ke Sekretaris. Dana bos itu langsung ke rekening sekolah. Pengutipan K3S? Saya gak pernah perintahkan itu,” ucap Ali Hasan Siregar.

Sedangkan terkait data jumlah siswa SD di Kota Siantar yang diminta wartawan, sebagai Kabid Dikdas, Ali Hasan tidak menginformasikannya. Ia beralasan, stafnya yang menangani hal itu belum masuk kerja. “Belum masuk yang menangani data itu,” ujarnya.

Pun begitu, menurut Ali Hasan, ada 160 Sekolah Dasar negeri dan Sekolah Dasar swasta di Kota Siantar. Dengan perincian, 116 SD negeri dan SD swasta berjumlah 44.

Editor : Purba