SBNpro – Simalungun
Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik mengaku sangat prihatin setelah mengetahui masih banyak Pangulu dan Lurah menunggak dana beras miskin (raskin) tahun anggaran 2017 bahkan juga sisa tahun 2016.
Keprihatinan anggota dewan dari Fraksi Nasdem itu dikemukakannya, Sabtu (07/04/18) setelah membaca pemberitaan SBNpro yang membeberkan tunggakan raskin di sejumlah nagori (desa) dan kelurahan di Simalungun.
Pemberitaan SBNpro itu berdasarkan data yang didapat dari pihak Perum Bulog Sub Divre Pematangsiantar.
Dalam data Bulog yang berjudul ‘Sisa Tunggakan Kab.Simalungun Tahun 2016’ dan ‘Sisa Tunggakan Kab.Simalungun Tahun 2017’ itu, tercatat total mencapai ratusan juta rupiah.
Rinciannya, untuk tahun 2016 tercatat sisa tunggakan raskin di 9 nagori (desa) dari 4 kecamatan dengan total tunggakan Rp29.525.000 dan tahun 2017 tercatat sisa tunggakan di 49 nagori di 18 kecamatan, dengan total tunggakan mencapai Rp383.928.856.
“Mengetahui ini, kita merasa prihatin masih banyak pangulu dan lurah yang sampai menunggak uang raskin, sedangkan tidak ada alasan mengapa sampai menunggak,” katanya melalui pesan WA.
Dia beralasan, karena ketika beras raskin tersebut diambil oleh masyarakat, langsung dibayar atau dibayar kontan.
“Kita melihat bahwa hal ini berpotensi digiring ke perbuatan korupsi, sehingga kita meminta agar Pemkab Simalungun dan Bulog menyampaikan hal ini ke aparat penegak hukum, agar membuat efek jera,” tandasnya.
Sejauh ini, belum diketahui apa alasan Pangulu dan Lurah sampai menunggak pembayaran dana raskin itu ke Bulog.
Namun pihak Bulog Siantar, melalui Kasi OPP Suganda Siregar sebelumnya menjelaskan, pihaknya sudah berusaha menagih kepada para Pangulu dan Lurah, tapi sampai saat ini belum juga dilunasi.
Diakuinya, hari Jumat (06/04/18), hanya dari Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar yang datang melunasi ke Bulog pada pagi hari sekitar jam 09.00 Wib.(*)
Penulis : Roland Saragih
Editor : Herman Maris
Discussion about this post