Ini 3 Pejabat Yang Tak Layak Jadi Kadis di Siantar

SBNpro – Siantar

Puluhan massa Parlemen Jalanan Siantar (PJS) gelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Siantar, Rabu (02/05/18). Massa diterima anggota dewan dari Partai Gerindra, Oberlin Malau, diruangan Komisi II DPRD.

Dari aksi demo di hari pendidikan nasional kali ini, dihadapan massa, Oberlin Malau mengungkap berbagai hal. Salah satunya, tentang pengangkatan pejabat eselon dua yang tidak cocok dengan keahliannya.

Dalam hal ini, dengan lantang Oberlin menyatakan, tidak sedikit pejabat eselon dua yang diangkat Walikota Siantar, tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya. Sehingga pejabat seperti itu, tidak layak menduduki jabatannya.

Adapun pejabat yang tidak layak menurut Oberlin adalah, Kadis (Kepala Dinas) Perhubungan, Esron Sinaga, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pariaman Silaen, serta Kadis Lingkungan Hidup, Jekson Gultom.

Selepas menerima pengunjukrasa dari PJS, Oberlin menjelaskan, Esron ia sebut tidak layak sebagai Kadis Perhubungan, karena banyak persoalan perhubungan yang tidak tuntas.

Diantaranya, persoalan kemacetan arus lalulintas. Hal ini membuat masyarakat resah. Namun Dinas Perhubungan tak mampu mengantisipasinya.

Kemudian, pelanggaran peraturan yang dilakukan sopir maupun perusahaan angkutan. Seperti, bus Paradev Trans, bus Intra dan taksi Paradev.

Sebab, hingga saat ini, bus Intra dan bus Paradev Trans, masih juga dibiarkan masuk ke jalan yang ada di inti kota. Dalam hal ini, masuk ke Jalan Sutomo dan jalan yang ada di pusat kota lainnya.

Begitu juga dengan izin yang diberikan terhadap taksi Paradev dan bus Paradev Trans di Jalan Sutomo, disebut Oberlin, hanya berupa izin penjualan tiket. Namun praktiknya, disana menjadi tempat menunggu, menaikkan dan menurunkan penumpang.

Begitu juga dengan bus Intra di Jalan Patimura, yang letaknya persis disamping Plaza Ramayana, tidak semata tempat penjualan tiket. Tapi menjadi tempat, menunggu, menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sementara itu, Pariaman Silaen disebut tidak pantas sebagai Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di Kota Siantar.

Sedangkan Jekson Gultom ia sebut tidak layak sebagai Kadis Lingkungan Hidup, karena tidak transparan terhadap data lingkungan sejumlah perusahaan yang sempat diduga mencemari lingkungan.

Editor : Purba