8 Peserta dari Pemko Siantar Dibatalkan Sekda Ikuti Pendidikan Keahlian Administrasi

SBNpro – Siantar

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, Junaedi Sitanggang
batalkan 8 peserta utusan dari Pemerintah Kota (Pemko) Siantar untuk mengikuti pendidikan keahlian administrasi (PKA) tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Hal itu terungkap pada rapat kerja Komisi 1 DPRD Kota Siantar dengan Sekda Kota Siantar dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Siantar Timbul Simanjuntak, Senin 3 Maret 2025.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kota Siantar Robin Manurung dan diikuti sejumlah anggota. Rapat juga diikuti Ketua DPRD Kota Siantar Timbul Marganda Lingga SH, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Siantar Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih.

Pembatalan keikutsertaan utusan dari Kota Siantar terkesan mendadak. Apalagi pembatalan dilakukan satu hari setelah Walikota dan Wakil Walikota Siantar Wesly Silalahi SH MKn dan Herlina dilantik.

Persisnya, pembatalan yang disebut Sekda penundaan tersebut, dilakukan tanggal 21 Pebruari 2025. Meski sebelumnya, perubahan kepesertaan baru diusulkan ke Pemprovsu pada 17 Pebruari 2025.

Menurut Junaedi, pembatalan dilakukan karena peserta yang mengikuti diklat nantinya akan dibebaskan dari jabatannya di lingkungan Pemko Siantar. “Karena dalam 3 bulan jabatan mereka akan ada di PLh kan,” ucap Junaedi.

Junaedi juga menegaskan, 8 peserta yang dibatalkan ikut PKA tidak memiliki catatan buruk di Inspektorat. “Tidak ada catatan,” jawab Sekda Kota Siantar.

Adapun 8 ASN yang dibatalkan mengikuti PKA tersebut diantaranya, Mhd Rajo Harahap, Meylian Rumintang Silitonga, dan Raymon Firman Siansu Sianipar. Ketiganya berdinas di BKP SDM Kota Siantar.

Kemudian, Lerisma Sihotang dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Simon Trimanto Tarigan dari Dinas Pendidikan dan Fitri Sari Saragih dari Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Jufiter Sitepu dan Kabag Umum Sekretariat Daerah Lahiri Amri G Hasibuan.

Mhd Rajo Harahap menganggap pembatalan dirinya untuk mengikuti PKA tahun 2025, karena dirinya belum berezeki untuk mengikutinya. “Belum rezeki,” ujar Rajo. (*)