SBNpro – Siantar
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa perolehan hasil pemilihan (PHP) atas gugatan (permohonan) Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Siantar nomor urut 3, dr Susanti Dewayani SpA dan Ronald Darwin Tampubolon SH (Susanti-Ronald), Senin 20 Januari 2025.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat bersama Hakim Anggota Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Adapun agenda sidang kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar selaku termohon, menyampaikan tanggapan (jawaban) atas permohonan Susanti-Ronald, dan atas keterangan Bawaslu Kota Siantar, serta keterangan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Siantar nomor urut 1, Wesly Silalahi dan Herlina (Wesly-Herlina) selaku pihak terkait.
Jawaban disampaikan Anggota KPU Kota Siantar Roy Marsen Simarmata SH bersama kuasa hukum KPU Kota Siantar Sahat Hutagalung SH. Hadir juga di persidangan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Siantar Nanang Wahyudi dan Frengki Dewanto Sinaga SH, serta kuasa hukum dari Wesly-Herlina.
Selepas sidang, Roy Marsen Simarmata SH mengatakan, melalui jawaban yang sudah disampaikan, KPU Kota Siantar meminta Majelis Hakim MK untuk menolak permohonan (gugatan) Susanti-Ronald.
Sebab, sebut Roy, ada tiga point penting yang membuat KPU Kota Siantar berharap majelis hakim untuk menolak permohonan pemohon (Susanti-Ronald).
Tiga point itu diantaranya, karena permohonan Susanti-Ronald dinilai kabur atau tidak jelas. Dalam hal ini, tudingan Susanti-Ronald tentang praktik money politik, menurut KPU sama sekali tidak terbukti terstruktur, sistematis dan massif (TSM).
“Tudingan mereka politik uang terjadi secara TSM sama sekali tidak jelas,” ujar Roy Marsen Simarmata SH saat dihubungi melalui panggilan Whatsapp (WA).
Kemudian, gugatan PHP tidak sesuai dengan ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat disengketakan sebagaimana amanah undang-undang.
“Selisih perolehan suara yang diperkenankan sesuai undang-undangkan, tidak lebih dari satu setengah (1,5) persen. Sedangkan selisih perolehan suara antara Wesly-Herlina dengan Susanti-Ronald lebih dari 4 persen,” ucap Roy.
Selanjutnya, terkait mendaftarkan (mengajukan) permohonan ke MK juga menjadi alasan kuat bagi KPU Kota Siantar. Karena gugatan yang diajukan Susanti-Ronald terlambat. Atau gugatan diajukan telah lebih dari tiga hari kerja dari tanggal penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kota Siantar.
Sebagaimana diketahui, KPU Kota Siantar menetapkan hasil perolehan suara pada 3 Desember 2024. Sedangkan gugatan (permohonan) Susanti-Ronald didaftarkan ke MK pada 11 Desember 2024.
“Itukan melebihi masa 3 hari kerja untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku,” tandas Roy Marsen Sumarmata. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post