SBNpro – Siantar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan ahli waris almarhum Esron Samosir digugat mantan Walikota Siantar Ir RE Siahaan Rp 45 miliar melalui Pengadilan Negeri (PN) Siantar.
Gugatan berupa dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan KPK, KPKNL, BPN dan almarhum Esron Samosir terkait keberadaan lahan dan rumah di Jalan Sutomo Nomor 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar, Sumatera Utara.
Sidang telah dua kali digelar di PN Siantar. Namun, sama seperti sidang perdana, sidang kedua juga berlangsung singkat, dan kemudian ditunda, kali ini, karena ahli waris almarhum Esron Samosir tidak hadir. Sidang kedua digelar Rabu (06/09/2023).
Seperti sebelumnya, sidang kemarin juga dipimpin Ketua Majelis Hakim Renni Ambarita SH, bersama Hakim Anggota Nasfi Firdaus SH dan Katerina Siagian.
Tampak dipersidangan, majelis hakim meminta kelengkapan administrasi dari kuasa hukum KPK Togi Sirait SH dan rekannya, serta kuasa hukum BPN Leo Manurung SH. Pada sidang pertama, kuasa hukum KPK dan BPN ini, tidak hadir.
Sebut Ketua Majelis Hakim Renni Ambarita SH di persidangan, ahli waris almarhum Esron Samosir telah dilayangkan panggilan sidang. Surat panggilan diterima resepsionis salah satu hotel di Samosir.
Untuk itu, katanya, PN Siantar akan kembali melayangkan surat panggilan kepada ahli waris almarhum Esron Samosir. Sidang pun kemudian ditunda, dan akan dibuka kembali pada 20 September 2023.
Selepas sidang, Kuasa Hukum KPK Togi Sirait mengatakan, dirinya bersama rekannya dari Biro Hukum KPK.
Sementara, untuk menghadapi gugatan RE Siahaan, Togi mengatakan, KPK telah melakukan persiapan. “Tentunya persiapanlah. Kantor (KPK) lakukan persiapan segala macam hal,” ujarnya.
Hanya saja, seperti apa persiapan yang dilakukan KPK, tidak ia dijelaskan. “Nanti itu kurang lebih terkait detailnya, boleh ke kantor (KPK), nanti juru bicara yang ngeluarin pendapat,” ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kuasa hukum RE Siahaan, Daulat Sihombing SH mengatakan, gugatan terkait dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pimpinan KPK, Kementerian Keuangan Cq Kepala KPKNL, Kepala BPN dan ahli waris dari almarhum Esron Samosir.
“KPK keterlibatannya, dalam perbuatan melawan hukum itu, sebagai pihak yang melakukan penyitaan atau perampasan terhadap sebuah objek tanah yang diatasnya ada bangunan, milik dari RE Siahaan,” ujar Daulat Sihombing.
Tergugat dua Kepala KPKNL, perannya disebut Daulat, melakukan pelelangan terhadap objek tanah dan bangunan milik dari RE Siahaan. Lelang dilakukan atas permintaan dari KPK.
Kemudian tergugat tiga Kepala BPN, dikatakan, berperan menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah atas nama Esron Samosir pada tanah milik RE Siahaan. Sedangkan ahli waris almarhum digugat, karena almarhum merupakan pembeli atau pemenang lelang.
Dijelaskan Daulat, salah satu perbuatan melawan hukum tersebut, seiring dengan tindakan KPK melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan rumah milik RE Siahaan di Jalan Sutomo Nomor 10, Kota Siantar.
Dimana, lanjut Daulat, KPK diduga mengubah amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang menimpa RE Siahaan.
“Beda bunyi antara amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan yang dikutip KPK dalam surat perintah penyitaan tanah berikut rumah yang ada diatasnya,” tandasnya.
RE Siahaan yang ditemui di rumah keluarganya mengatakan, KPK diduga ada mengubah amar putusan pengadilan dalam perkara hukum yang ia hadapi.
Dampak dari perubahan amar putusan itu, rumah yang diwariskan mertuanya tersebut, disita kemudian dilelang untuk menutupi hukuman pengganti kerugian keuangan negara. Padahal ketika itu, ia telah menjalani hukuman kurungan badan di penjara, karena tidak membayar pengganti kerugian keuangan negara.
Perkara tanah dan rumahnya yang disita oleh KPK tersebut, ungkap RE Siahaan, pernah ditelusuri oleh Pansus DPR RI tentang KPK.
Katanya, tahun 2017 lalu, ketika masih menjalani hukuman penjara di Lapas Tanjung Kusta, Medan, ia didatangi sejumlah anggota DPR RI, beberapa diantaranya Wasington Pasaribu dan Arteria Dahlan..
Ketika itu, RE Siahaan menegaskan, tanah dan rumah di Jalan Sutomo tidak terdaftar sebagai barang bukti yang disita. Serta, tidak terdaftar di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) Kemenkumham. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post