SBNpro – Siantar
Sejak awal proyek pembangunan jembatan VIII STA 13+441 hingga 13+436 di Kota Siantar dinilai pengamat kebijakan publik Ratama Saragih sudah aneh. Penilaian itu disampaikan Ratama Saragih, Rabu (20/01/2021).
Proyek dengan nilai kontrak Rp 14,4 miliar itu dinilai aneh, karena sebut Ratama, dua kali proses lelang (tender) untuk proyek tersebut gagal menghasilkan pemenang tender untuk ditetapkan sebagai penyedia jasa pengerjaan proyek dimaksud. “Sebenarnya sejak awal proyek ini sudah menunjukkan keanehan,” imbuh Ratama.
Lelang pertama, lanjut Ratama, ada 73 perusahaan yang mendaftar. Namun hanya tiga peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Lalu Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) Dinas PUPR telah sempat menentukan pemenang lelang.
Namun pemenang yang dipilih Pokmil itu ditolak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek itu, Opstib Pandiangan. Alasan keberatan terhadap pemenang yang ditentukan Pokmil, karena ada sanggahan dari PT TJM.
Katanya, surat keberatan PPK nomor 01/PPK/PJJ/DAK/VII/2019 itu ditembuskan kepada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Siantar, dan disimpulkan lelang pertama gagal.
Kemudian dilanjutkan dengan lelang kedua. Tetapi lelang kedua ini juga gagal. Sebab, tidak ada penyedia yang mengunggah penawaran dimasa periode tanggal 20 Agustis 2019 hingga 22 Agustus 2019.
Selanjutnya, masih menurut Ratama, Pokmil Dinas PUPR Kota Siantar melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa (kontraktor) dengan penghunjukan langsung (PL) untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan VIII STA 13+441 hingga 13+436 senilai Rp 14,4 miliar.
Penyedia jasa (kontraktor) yang dihunjuk adalah PT EPP. Hanya saja, penghunjukan PT EPP, sebut Ratama Saragih, patut diduga ada praktik kolusi. “Proses pemilihan penyedia dengan penunjukkan langsung inilah yang patut diduga adanya praktek kolusi,” tudingnya.
Lebih lanjut dikatakan, uji petik yang dilakukan BPK terhadap harga satuan bahan girder Rp 181.500.000 (+PPN), terdapat selisih harga yang besar terhadap harga yang girger yang dibayar Dinas PUPR Kota Siantar sebesar Rp 392.000.000.
Ratama yang juga Responden BPK, menyebut, proses tersebut melawan ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), dimana angka 1.16 meyebutkan, daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakaan bagian dari penawaran. Selain itu, tidak sesuai dengan angka 66.2.a.3 SSUK tentang prestasi pekerjaan aksi.
Bagi Ratama, Proyek pembangunan jembatan VIII STA13+1441 hingga STA 13+436 sudah masuk dalam kategori TGR (Talangan Ganti Rugi), dengan modus kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 2,9 miliar (Rp 2.944.381.551).
Hal itu, sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara nomor 38.C/LHP/XVIII.MDN/04/2020 tanggal 09 April 2020 pada halaman 36 sampai dengan halaman 41.
Katanya, tim pemeriksa BPK telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil kerja PT EPP. Nilai kontrak proyek itu Rp 14.427.244.000 (Rp 14,4 miliar), dengan kontrak kerja nomor 0005/KONTRAK/PL.PJJ/JEMB.APBD/1.03.01.1/IX/2019 tanggal 13 September 2019.
Adapun SPMK proyek tersebut bernomor 0005/SPMK/PL.PJJ/JEMB.APBD/1.03.01.01/IX/2019 tanggal 13 September 2019, dengan masa pelaksaan pekerjaan 109 hari. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post