Ini Kelemahan Pengusulan Hak Angket DPRD Siantar

SBNpro – Siantar

Guna menyikapi aspirasi masyarakat etnis Simalungun di Kota Siantar, 6 anggota dewan meminta DPRD Siantar menggunakan hak angket, untuk menyelidiki dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota.

Adapun keenam anggota dewan yang mengusulkan penggunaan hak angket itu adalah, Hotman Kamaluddin Manik dari Fraksi PDI Perjuangan, Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera dan Hotmaulina Malau dari Fraksi Indonesia Raya.

Kemudian pengusul lainnya, Hj Frida Riani Damanik dari Fraksi Demokrat, Tongam Pangaribuan dari Fraksi Nasdem dan Denny TH Siahaan dari Fraksi Golkar.

Usulan keenam anggota dewan dari enam fraksi itu, sesuai tanggal surat, diajukan kepada Ketua DPRD Kota Siantar pada 17 Mei 2018, dengan isi usulan yang persis sama.

Sesuai surat usulan, keenam anggota dewan meminta DPRD menggunakan hak angket yang ada diatur di UU nomor 23 tahun 2014, seiring dengan aksi unjuk rasa yang digelar komunitas etnis Simalungun, terkait dugaan penistaan etnis Simalungun.

Masih melalui usulan 6 anggota dewan, disebutkan, hak angket digunakan DPRD, agar dapat dilakukan penyelidikan terhadap dugaan penistaan etnis Simalungun. Dengan harapan, stabilitas keamanan dan kekondusifan Kota Siantar dapat terjaga.

Terkait usulan itu, pemerhati pemerintahan, Rocky Marbun, Jumat (25/05/18) menilai, proses menuju penggunaan hak angket DPRD kurang tepat. Sebab, usulan yang diusulkan tidak memuat rancangan biaya penggunaan hak angket.

Hal seperti itu sebut Rocky Marbun, ada diatur didalam peraturan DPRD Siantar nomor 5 tahun 2011 tentang tata tertib (tatib) DPRD. Persisnya melalui pasal 24 ayat 3.

Kemudian Rocky menilai, Walikota tidak pernah menerbitkan kebijakan untuk menista etnis Simalungun. Sehingga dalam hal ini, usulan penggunaan hak angket kurang sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Peraturan DPRD Siantar nomor 5 tahun 2011.

Adapun amanah pasal 24 ayat 1 itu menyebutkan, penggunaan hak angket dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor : Purba