SBNpro.com
  • Redaksi
  • Privacy
  • Pedoman
Minggu, Januari 24, 2021
  • Login
  • Siantar
  • Simalungun
  • Sumut
  • Nasional
  • Olahraga
  • Kolom
  • Lainnya
    • Kesehatan
    • Komunitas
    • Teknologi
    • Video
    • Wisata Kuliner
No Result
View All Result
SBNpro.com
No Result
View All Result
SBNpro.com
Home Siantar

Respon Kelurahan Rendah, Ribuan Hak Warga Miskin Siantar Terancam Terabaikan

Desember 21, 2019
Share on FacebookShare on Twitter

SBNpro – Siantar

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terbitkan kebijakan untuk mendata dan memverifikasi warga yang berhak sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS. Guna memastikan warga miskin dan yang berhak lainnya terdaftar.

Untuk menjalankan kebijakan, BUMN dari PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dihunjuk sebagai perusahaan yang melakukan pendataan dan verifikasi oleh Kemensos.

Dan sejak September 2019 yang lalu, PT BKI telah bekerja di Kota Siantar. Dengan harapan, hak orang miskin sebagai PBI BPJS dapat dipenuhi, dan PBI tidak salah sasaran.

Hanya saja, hingga batas akhir pendataan dan verifikasi hari ini, Sabtu (21/12/2019), masih sangat banyak warga Kota Siantar yang tidak terdata dan tidak terverifikasi.

Hal itu dampak dari kurang baiknya respon sebagian lurah di Kota Siantar. Sehingga diperkirakan, hak ribuan warga miskin untuk terdaftar sebagai PBI BPJS terancam terabaikan.

“Kuota Kota Siantar untuk PBI BPJS sebesar 7.485 KK. Namun yang terdata dan terverifikasi hanya 2.734 KK. Itu karena respon lurah maupun RT yang kurang baik,” ucap Aulia Irfan Nasution selaki Korinator Kota Pendataan dan Verifikasi PBI BPJS dari PT BKI, Sabtu (21/12/2019).

Dikatakan Aulia, kendala yang dihadapi petugas pendataan  dan verifikasi berupa data yang selayaknya diberikan pihak kelurahan, pasca kelurahan tersebut melakukan musyawarah kelurahan (muskel). Dalam hal ini, ada sejumlah kelurahan yang sangat sedikit memberikan data yang dibutuhkan petugas pendataan dan verifikasi dari PT BKI.

Dijelaskan, pihak Kemensos telah menerbitkan data prelist PBI BPJS untuk Kota Siantar, yang terdiri dari 53 kelurahan. Data prelist adalah, data PBI BPJS yang dinonaktifkan untuk diverifikasi kelayakannya sebagai penerima PBI BPJS, atau tidak lagi sebagai penerima PBI BPJS.

Sehingga kemudian, data prelist itu dibahas pihak kelurahan melalui muskel. Lalu, dari data prelist tersebut, pihak kelurahan menentukan warga yang pantas sebagai PBI BPJS, untuk kemudian diverifikasi oleh petugas dari PT BKI.

Adapun kurang responnya kelurahan, dalam hal ini, sebut Aulia, sebagian pihak kelurahan di Kota Siantar hanya memberikan sedikit data warga yang pantas untuk diverifikasi.

Dalam hal ini, sebutnya, data yang dibutuhkan dalam bentuk KTP, KK, rekening pembayaran listrik dan rekening pembayaran air. “Kendalanya kordinasi dengan pihak kelurahan dan RT. Kurang respon,” ujar Aulia Irfan Nasution.

Aulia berterus terang, pendataan dan verifikasi yang mereka lakukan belum maksimal, akibat dari kurang responnya pihak kelurahan tertentu. Apalagi dalam melaksanakan tugasnya, PT BKI juga memgandalkan RT dan pihak kelurahan dalam pengumpulan data yang pantas untuk diverifikasi. “Karena yang tahu kondisi wilayah adalah RT dan kelurahan,” ungkap Aulia.

Dengan kondisi seperti itu, Aulia mengkhawatirkan 4.751 KK yang belum terdata dan terverifikasi dari kuota 7.485 KK, akan dirugikan, karena terancam tidak terdaftar sebagai PBI BPJS.

Untuk itu ia berharap, Kemensos berkenan memberikan waktu tambahan selama satu bulan kepada PT BKI guna melanjutkan tugasnya di Kota Siantar. Serta berharap kepada Walikota Siantar bersedia menyurati Kemensos untuk penambahan waktu tersebut.

Ini Kendala Petugas PT BKI di Kelurahan

Informasi yang diperoleh dari petugas PT BKI yang melakukan pendataan dan verifikasi, ada lurah yang tidak mengakui keberadaan petugas PT BKI, karena bukan pilihan lurah tersebut. Sehingga, data dari kelurahan itu sangat sedikit jumlahnya yang diterima PT BKI.

Petugas PT BKI, Grace Siahaan mengatakan, dirinya cukup kesulitan medapatkan data dari Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba. Katanya, kuota Kelurahan Tanjung Pinggir sebesar 218 KK. Hanya saja, data yang diberikan pihak kelurahan hanya 12 KK.

Karena data dari kelurahan sangat kecil jumlahnya, petugas ini langsung aktif melakukan pendataan dan verifikasi langsung ke rumah warga sasaran. Dari pendataan dam verifikasi langsung itu, Grace mengusulkan 65 KK, dan menemukan 10 KK.

Sedangkan untuk Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, data dari kelurahan hanya 6 KK dari kuota 218 KK. Lalu petugaspun langsung terjun ke “lapangan”. Dari sana, petugas mengusulkan 101 KK dan menemukan 28 KK.

Sedangkan petugas lainnya, Mesrina Rajagukguk mengatakan, untuk Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba kuotanya ada 265 KK. Data yang ditemukan dirinya sekira 90 an KK dan ditemukan rekannya belasan KK. Sedangkan yang tidak ditemukan datanya untuk diverifikasi sebanyak 127 KK.

Pun demikian, baik Grace dan Mesrina mengatakan, tidak juga sedikit lurah yang aktif dan sangat baik saat berkordinasi. Seperti Lura Tanjung Tonga, Hendri Gunawan Purba, Lurah Sumber Jaya, Tambun Nabolon, Naga Pita, Asuhan, Kebun Sayur, Tomuan dan Kelurahan Pahlawan.

Para lurah itu, sebut Mesrina sangat aktif membantu pengumpulan data warganya, dan sangat menghargai hak warga dan mengghargai kehadiran petugas dari PT BKI. Sehingga, sebagian dari kelurahan itu diperoleh data sesuai kuota sampai 100 persen.

Editor: Purba

Share219Tweet137Share55Pin49

Related Posts

Walikota Siantar Kukuhkan Pengurus Komunitas Koperasi RHB

Walikota Siantar Kukuhkan Pengurus Komunitas Koperasi RHB

Januari 24, 2021

  SBNpro - Siantar Pengurus Komunitas Koperasi Rezeki Halal Barokah (RHB) dikukuhkan Walikota Pematangsiantar Dr H Hefriansyah SE MM. Pengukuhan...

Penghunjukan PT EPP Diduga Memboroskan Keuangan Negara Rp 1,498 M di Proyek Jembatan VIII

Penghunjukan PT EPP Diduga Memboroskan Keuangan Negara Rp 1,498 M di Proyek Jembatan VIII

Januari 22, 2021

  SBNpro - Siantar Proses lelang (tender) hingga penetapan pemenang melalui penghunjukan langsung (PL) pada proyek (pekerjaan) pembangunan jembatan VIII...

Tok, dr Susanti Ditetapkan, Lalu Akan Diusulkan Jadi Wakil Walikota Siantar

Tok, dr Susanti Ditetapkan, Lalu Akan Diusulkan Jadi Wakil Walikota Siantar

Januari 21, 2021

  SBNpro - Siantar Almarhum Asner Silalahi resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar sebagai Calon Walikota Siantar terpilih....

Besok KPU Usulkan Pelantikan RHS – ZW sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun

Besok KPU Usulkan Pelantikan RHS – ZW sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun

Januari 20, 2021

  SBNpro - Siantar Besok, Kamis (21/01/2021), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun usulkan pengesahan dan pelantikan Radiapoh Hasiholan Sinaga dan...

Sejak Awal Proyek Jembatan VIII Dinilai Aneh dan Diduga Ada Kolusi Penghunjukan PT EPP

Sejak Awal Proyek Jembatan VIII Dinilai Aneh dan Diduga Ada Kolusi Penghunjukan PT EPP

Januari 20, 2021

  SBNpro - Siantar Sejak awal proyek pembangunan jembatan VIII STA 13+441 hingga 13+436 di Kota Siantar dinilai pengamat kebijakan...

Lelang Proyek Jembatan VIII Gagal, PT EPP Dihunjuk Langsung, Lalu Hasilkan Dugaan Korupsi

Lelang Proyek Jembatan VIII Gagal, PT EPP Dihunjuk Langsung, Lalu Hasilkan Dugaan Korupsi

Januari 20, 2021

  SBNpro - Siantar Sejak dari masa lelang (tender), proyek pembangunan jembatan VIII STA 13+441 hingga 13+436 telah hadirkan masalah....

Discussion about this post

TRENDING MINGGU INI

  • Tok, dr Susanti Ditetapkan, Lalu Akan Diusulkan Jadi Wakil Walikota Siantar

    Tok, dr Susanti Ditetapkan, Lalu Akan Diusulkan Jadi Wakil Walikota Siantar

    628 shares
    Share 251 Tweet 157
  • 21 Januari Almarhum Asner Silalahi Akan Ditetapkan Sebagai Calon Walikota Siantar Terpilih

    609 shares
    Share 244 Tweet 152
  • Plt Kepala BPKD Siantar Enggan Buka Informasi Dugaan Korupsi Rp 2,9 M

    601 shares
    Share 240 Tweet 150
  • Besok KPU Usulkan Pelantikan RHS – ZW sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun

    590 shares
    Share 236 Tweet 148
  • Lelang Proyek Jembatan VIII Gagal, PT EPP Dihunjuk Langsung, Lalu Hasilkan Dugaan Korupsi

    588 shares
    Share 235 Tweet 147
  • Penghunjukan PT EPP Diduga Memboroskan Keuangan Negara Rp 1,498 M di Proyek Jembatan VIII

    586 shares
    Share 234 Tweet 147
  • Jaksa di Siantar Selidiki Dugaan Korupsi PT EPP Rp 2,9 M pada Proyek Jembatan VIII

    585 shares
    Share 234 Tweet 146
SBNpro.com

© 2017 - 2020 SBNPro.com

Navigate Site

  • Redaksi
  • Privacy
  • Pedoman

Follow Us

No Result
View All Result
  • Siantar
  • Simalungun
  • Sumut
  • Nasional
  • Olahraga
  • Kolom
  • Lainnya
    • Kesehatan
    • Komunitas
    • Teknologi
    • Video
    • Wisata Kuliner

© 2017 - 2020 SBNPro.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In