PT Hutama Karya Beroperasi Tanpa Izin Lingkungan, Sumut Watch Serukan Penegakan Hukum

SBNpro – Siantar

Batching Plant HK-SIS Siantar sudah cukup lama beroperasi di Outer Ring Road Naga Huta, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar, Sumatera Utara.

Namun batching plant milik PT Hutama Karya (HK) tersebut, selama beroperasi tanpa dilengkapi izin lingkungan berupa dokumen UKL-UPL sebagaimana amanah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009, selain penyidik kepolisian, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum terkait tindak pidana lingkungan.

Beranjak dari perbuatan ilegal seperti itu, Sumut Watch, salah satu lembaga yang ada dibawa “bendera” Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menyerukan penegakan hukum lingkungan dilakukan terhadap PT Hutama Karya.

“Sumut Watch sebagai anggota Walhi Sumut, juga komit untuk menyerukan penegakan hukum lingkungan,” tutur Daulat Sihombing SH MH melalui pesan Whatsapp (WA), Jumat (22/03/2024).

Bukan hanya itu, bila warga sekitar Naga Huta yang merasa terganggu, sebut Daulat Sihombing yang juga seorang advokat itu, menyatakan siap melakukan pendampingan kepada warga.

“Dan jika dibutuhkan warga setempat, siap juga melakukan pendampingan, maupun bertindak sebagai kuasa hukum,” katanya.

Menurut Daulat, bila batching plant beroperasi tanpa izin lingkungan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan warga, maka perbuatan PT HK seperti itu merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009.

“Masyarakat setempat dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum dan/atau menggugat ke pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum,” tandasnya. (*)

Editor: Purba