SBNpro.com
Senin, Februari 6, 2023
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KOLOM
  • KESEHATAN
  • KOMUNITAS
  • TEKNOLOGI
  • VIDEO
No Result
View All Result
SBNpro.com
No Result
View All Result
SBNpro.com
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KOLOM
  • KESEHATAN
  • KOMUNITAS
  • TEKNOLOGI
  • VIDEO
Home Sumut

PAD Kota Medan TA 2016 – 2017 Kemana?

27/08/2018
96
SHARES
209
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

SBNpro – Medan

Lewat siaran pers elektronik, Senin (27/08/2018), Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum, soroti operasi tangkap tangan terhadap petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemko Medan.

Fitra merasa prihatin atas terjaringnya petugas UPT Wilayah Medan V Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemko Medan melalui operasi tangka tangan (OTT) pada Minggu (19/08/2018) yang lalu oleh Tim Saber Pungli Poldasu.

Dengan adanya OTT itu, dikatakan Rurita Ningrum, seharusnya Walikota Medan menyampaikan sikap tegasnya kepada publik, kalau ia akan menindak tegas terhadap oknum lainnya di BPPRD. Sehingga, tindakan bukan hanya terhadap dua pegawai yang terjaring semata.

Hal itu dimintakan, karena menyangkut potensi pendapatan asli daerah (PAD), yang sejatinya untuk pembangunan bagi masyarakat Kota Medan.

Dikatakan Rurita, sebagaimana hasil pemerikasaan BPK atas PAD Kota Medan TA 2016 dan semester I 2017, diungkap, sebanyak 11 temuan dari pemeriksaan yang dilakukan auditor.

Adapun temuan itu diantaranya :

1. SPI pengelolaan perpajakan tidak optimal

2. Rumah kost belum terdaftar sebagai objek pajak minimal sebanyak 53buah dan kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp.125.318.000.

3. Terdapat kekurangan penerimaan pajak hotel minimal sebesar Rp 3.901.053.797.

4. Terdapat kekurangan penerimaan pajak restoran senilai Rp 3.605.822.745.

5. Terdapat kekurangan penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 2.858.098.800. Dan potensi penerimaan sebesar Rp 3.776.229.428.

6. Terdapat kekurangan penerimaan pajak parkir minimal sebesar Rp 4.524.199.713 dan potensi penerimaan sebesar Rp 20.200.000

7. Terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 9.244.991.412 atas reklame terpasang dan sebanyak 781 unit reklame dipasang secara illegal.

8. Pengelolaan atas retribusi IMB pada DPKPPR belum optimal.

9. Terdapat potensi penerimaan retribusi IMB minimal sebesar Rp.620.180.276.

10. Terdapat potensi penerimaan IMB minimal sebesar Rp 32.141.156.300.

11. Terdapat kekurangan penerimaan retribusi IMB sebesar Rp.3.551.487.886.

Menurut Rurita, temuan BPK terkait IMB, menunjukkan kinerja DPKPPR tidak professional. Karena untuk IMB, DPKPPR belum memiliki database bangunan yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Medan.

Begitu pula dalam penetapan anggaran retribusi IMB, belum berdasarkan pada potensi riil yang ada. Kemudian, belum lagi tentang IMB yang kadaluarsa.

Sehingga, lanjutnya, hal seperti itu merupakan kinerja yang tidak professional, dengan tidak adanya system dan prosedur baku, untuk mengaturnya.

Hal yang nyaris sama, juga terkait pajak Hotel. BPPRD Kota Medan belum optimal melakukan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak. Juga tidak menerbitkan surat paksa atau melakukan upaya penagihan lebih lanjut kepada wajib pajak.

Ha itu membuat, tidak maksimalnya penagihan dari sektor pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan di Kota Medan.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Fitra ini, juga meminta Walikota untuk berani melakukan reformasi birokrasi, agar potensi kekurangan penerimaan daerah dapat masuk ke kas daerah.

Editor : Purba

Tags: FitraPAD kota Medan kemanaRurita Nibgrum
Share38Tweet24Send

Related Posts

JMSI Sumut Kutuk Aksi Penembakan Pimpinan Kantor Berita RMOL

JMSI Sumut Kutuk Aksi Penembakan Pimpinan Kantor Berita RMOL

04/02/2023

SBNpro - Medan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto Aghly SH mengutuk aksi penembakan yang dialami pimpinan...

JMSI Siantar-Simalungun Dilantik, Walikota Sapa Jurnalis dan Pimpinan Organisasi Pers

JMSI Siantar-Simalungun Dilantik, Walikota Sapa Jurnalis dan Pimpinan Organisasi Pers

02/02/2023

SBNpro - Siantar Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani SpA sapa jurnalis, pimpinan organisasi kewartawanan, dan pimpinan organisasi perusahaan media...

Pastikah 281 Proyek 2022 Bisa Dibayar Tahun 2023? Ini Kata Plt Kepala BPKD Siantar

Pastikah 281 Proyek 2022 Bisa Dibayar Tahun 2023? Ini Kata Plt Kepala BPKD Siantar

02/02/2023

SBNpro - Siantar Meski sudah selesai dikerjakan, belum dapat dipastikan 281 paket proyek tahun 2022 akan bisa dibayar tahun 2023...

Fantastis, Kamera Untuk Pimpinan DPRD Siantar Harganya Rp 189 Juta

Fantastis, Kamera Untuk Pimpinan DPRD Siantar Harganya Rp 189 Juta

02/02/2023

SBNpro - Siantar Tahun 2022 yang lalu, tiga Pimpinan DPRD Kota Siantar dapat "jatah" kamera yang dibeli dari uang rakyat...

281 Proyek Belum Dibayar di Siantar, Kata Plt Kepala BPKD Karena SIPD Terganggu

281 Proyek Belum Dibayar di Siantar, Kata Plt Kepala BPKD Karena SIPD Terganggu

01/02/2023

SBNpro - Siantar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan ungkap kegagalan Pemko Siantar membayar 281...

DPRD Siantar Tidak Miliki Kewenangan Hentikan Kegiatan PTPN III

DPRD Siantar Tidak Miliki Kewenangan Hentikan Kegiatan PTPN III

01/02/2023

SBNpro - Siantar Puluhan massa Front Gerilyawan Siantar gelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Siantar, Rabu (01/02/2023). Aksi...

Discussion about this post

TRENDING MINGGU INI

  • DPRD Gunakan Hak Angket, Walikota Siantar Terancam Dilengserkan

    DPRD Gunakan Hak Angket, Walikota Siantar Terancam Dilengserkan

    336 shares
    Share 134 Tweet 84
  • DPRD Siantar Tidak Miliki Kewenangan Hentikan Kegiatan PTPN III

    201 shares
    Share 80 Tweet 50
  • Jelang 1 Tahun Susanti, 281 Proyek di Siantar Belum Dibayar, Meski Sudah Selesai

    123 shares
    Share 49 Tweet 31
  • 281 Proyek Belum Dibayar di Siantar, Kata Plt Kepala BPKD Karena SIPD Terganggu

    106 shares
    Share 42 Tweet 27
  • Pastikah 281 Proyek 2022 Bisa Dibayar Tahun 2023? Ini Kata Plt Kepala BPKD Siantar

    91 shares
    Share 36 Tweet 23
  • Fantastis, Kamera Untuk Pimpinan DPRD Siantar Harganya Rp 189 Juta

    87 shares
    Share 35 Tweet 22
  • JMSI Siantar-Simalungun Dilantik, Walikota Sapa Jurnalis dan Pimpinan Organisasi Pers

    67 shares
    Share 27 Tweet 17
SBNpro.com

© 2017-2021 SBN Pro

wisata indonesia - destinasi wisata terpopuler Rotasi Asia - Berita Terkini Spot Wisata Danau Toba Terbaik destinasi wisata dunia

Navigate Site

  • Redaksi
  • Privacy
  • Pedoman

Follow Us

No Result
View All Result
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KOLOM
  • KESEHATAN
  • KOMUNITAS
  • TEKNOLOGI
  • VIDEO

© 2017-2021 SBN Pro

wisata indonesia - destinasi wisata terpopuler Rotasi Asia - Berita Terkini Spot Wisata Danau Toba Terbaik destinasi wisata dunia