KSP Serap Informasi dari PTPN III dan Warga, BPN Nyatakan HGU Siantar, Sah

SBNpro – Siantar

Tim dari Kantor Staf Presiden (KSP) hadir di Kota Siantar untuk menyerap informasi seputar lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Siantar yang saat ini sedang diperjuangkan PTPN III untuk dikuasai kembali, pasca digarap warga yang bergabung di Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi).

Untuk menyerap informasi, tim dari KSP menggelar pertemuan di Hotel Sapadia dengan Walikota Siantar dr Susanti Dewayani SpA, Kabag Umum Kantor Direksi PTPN III, perwakilan Futasi, Kapolres Siantar AKBP Fernando, Kepala Kantor ATR/BPN Siantar Pangasian Hatigoran Sirait, dan lainnya, Jumat (04/11/2022).

Pada pertemuan itu, Kabag Umum Kantor Direksi PTPN III Chtistian Orchard Tharanon menyampaikan, PTPN III akan tetap membuka Posko Pendaftaran Suguh Hati.

Program suguh hati tetap dilakukan, agar warga penggarap dapat menerima ganti rugi terhadap aset yang ada diatas lahan HGU Nomor 1 Siantar yang digarap warga. “Suguh hati akan tetap dibuka,” sebutnya.

Sementara, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Siantar Pangasian Hatigoran Sirait pada intinya menegaskan, bahwa sertifikat HGU Nomor 1 Siantar yang diberikan kepada PTPN III, keberadaannya sah.

Pangasian juga menjelaskan sejarah lahirnya HGU Nomor 1 Siantar. Dimana sebelumnya, HGU Nomor 1 Siantar keberadaan lahannya berada dalam HGU Nomor 3 Talun Kondot (Simalungun) yang luasnya mencapai 15 ribu hektare.

Kepada jurnalis, Tenaga Ahli KSP Sahat Lumbanraja mengatakan, pertemuan dilakukan untuk menyerap informasi secara langsung dari berbagai pihak yang terkait. Terutama dari PTPN III dan Futasi

“Ingin mendengarkan secara langsung, terutama dari kedua belah pihak, demikian juga dengan informasi dari Forkopimda. Semua informasi kita dengarkan semuanya, agar kantor staf kepresdinan bisa mendapatkan informasi selengkap mungkin, untuk mencari solusi lebih lanjut,” tuturnya.

Pasca menerima informasi, nantinya KSP, sebut Sahat, akan mendorong dan mengawal penyelesaian hal yang terjadi terhadap lahan HGU Nomor 1 Siantar.

“Kantor Staf Kepresidenan akan mendorong dan mengawal kasus ini agar bisa diselesaikan secara lebih cepat, walaupun nanti tahun ini tidak bisa kita tentukan. Namun sebagaimana kami sampaikan kepada aparat keamanan agar menjaga situasi kondusif,” ujarnya.

“Setelah kami nanti menyimpulkan laporan dari lapangan, kami akan mendorong rapat koordinasi. Itu yang pertama di level pusat. Kita harapkan, apa yang disampaikan masyarakat dan PTPN bisa menjadi pertimbangan,” tambahnya. (*)

Editor: Purba