SBNpro – Siantar
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diwacanakan akan dievaluasi. Ada yang mengusulkan, sistem esimetris diberlakukan. Ada yang berharap, agar sistem Pilkada langsung dihapus. Lalu gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar, Daniel Dolok Sibarani meminta sistem Pilkada langsung harus tetap dipertahankan di negeri ini. Karena, dengan pemilihan langsung, masyarakat berkesempatan untuk memilih pemimpin yang berdaulat.
“Kita sudah pernah melakukan pemilihan melalui DPR, dari hasil evaluasinya, lahirlah pemilihan secara langsung. Saya rasa, kalau mau dievaluasi, teknisnyalah yang harus diperbaiki, bukan berarti harus merubah sistem,” ucap Daniel Dolok Sibarani, Jumat (22/11/2019) di kantornya.
Daniel menilai, bila politik uang yang menjadi masalah pada Pilkada langsung, lalu dengan alasan itu meminta pemilihan dilakukan DPRD, bagi Daniel, pemilihan di DPRD tidak menjamin praktik politik uang tidak akan terjadi. Malah baginya, pemilihan dikembalikan ke DPRD merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.
Sehingga, sebutnya, partai politik (parpol) memiliki peran dalam pendidikan politik. “Partai politik sangat berperan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melalaui program partainya. Perguruan Tinggi, termasuk media, juga harus bersama-sama membicarakan apa solusinya. Seperti politik uang, inikan sudah banyak unsur, termasuk masyarakatnya,” ujarnya.
Katanya, KPU Kota Siantar telah menjalankan sejumlah program sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat, pelajar dan pemilih pemula. Itu sudah dilakukan melalui rumah pintar pemilu, untuk memberikan pendidikan politik kepada masayarakat. Salah satunya, tentang pemahaman pentingnya menolak politik uang.
“Masyarakat harus tahu, pemilihan langsung adalah, memilih pemimpin yang berdaulat, yang bisa diharapakan mengelola kekuasaan, untuk kesejahteraan rakyat. Karena kedaulatan ada ditangan rakyat,” harap Daniel.
Dijelaskan, pemimpin yang berdaulat bisa didapat, ketika masyarakat juga berdaulat dalam melaksanakan pemilihan, tanpa terpengaruh politik uang dan lainnya.
“Jika ingin mempertahankan pemilihan secara langsung, unsur-unsur yang terlibat harus bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat itu sendiri,” tandas Daniel Dolok Sibarani.
Editor: Purba
Discussion about this post