SBNpro – Siantar
Pada sidang paripurna kemarin, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Siantar meminta Walikota Siantar dr Susanti Dewayani SpA memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa Kadis Perhubungan (Kadishub) Julham Situmorang terkait rekomendasi izin penutupan Jalan Perintis Kemerdekaan pada Januari 2023 yang lalu.
Permintaan disampaikan Fraksi PDIP, untuk membuktikan benar tidaknya mekanisme penerbitan rekomendasi izin penutupan jalan yang dikeluarkan Julham Situmorang. Hal itu tertuang pada point ke 5 pemandangan umum Fraksi PDIP.
Hanya saja, hari ini, Sabtu (11/11/2023), melalui nota jawaban yang disampaikan pada sidang paripurna, Walikota Siantar tidak menyinggung permintaan Fraksi PDIP tersebut.
Menanggapi point ke 5 pemandangan umum Fraksi PDIP, walikota menyampaikan komitmen Pemko Siantar yang tetap berupaya memelihara toleransi antar umat beragama, serta melestarikan kerukunan antar suku dan etnis.
“Pemerintah Kota Pematang Siantar berupaya untuk tetap memelihara toleransi umat beragama dan memiliki komitmen teguh dalam melestarikan kerukunan antar suku dan etnis di Kota Pematang Siantar,” ucap Walikota Siantar saat membacakan jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi.
Jawaban Walikota Siantar seperti itu, dinilai Anggota DPRD Kota Siantar dari Fraksi PDIP, Imanuel Lingga, tidak nyambung. “Aku gak paham (jawaban Walikota). Apa yang ditanyakan apa yang dijawab,” sebut Imanuel yang sering disapa Noel ini.
Pun begitu, katanya, Fraksi PDIP akan terus berusaha, agar benar tidaknya kebijakan Julham Situmorang dapat terungkap dan diketahui publik.
“Makanya nanti kami kawal lagi. Kami minta nanti tegas, apa jawaban itu. Kita gak akan biarkan, sampai keluar hasil dari Inspektorat. Apakah kebijakan Julham itu menyalahi? Agar tidak berefek nanti ke acara-acara keagamaan yang lebih besar di Kota Pematang Siantar,” tandas Noel.
Sedangkan terkait jawaban walikota terhadap point ke 6 pemandangan umum Fraksi PDIP tentang rendahnya realisasi pendapatan dari retribusi parkir yang menjadi tanggungjawab Julham Situmorang selaku Kadishub, juga membuat Noel kecewa.
Politisi muda ini kecewa, karena walikota, juga tidak menjawab permintaan dari Fraksi PDIP untuk mengevaluasi jabatan Kadishub, bila realisasi masih juga rendah di masa depan.
Katanya, lokasi (titik) parkir semakin banyak di Kota Siantar. Namun realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir, rendah.
“Secara data, bahwa pertumbuhan titik parkir cukup banyak di kota ini. Tapi kenapa PAD-nya rendah? Seharusnya, ketika jumlah titik parkir makin banyak, meningkatlah PAD,” tuturnya.
Kondisi seperti itu membuat Noel curiga. Diduga, ada hal yang tidak beres pada pengelolaan retribusi parkir. “Ada apa? Apakah masuk ke kantong pribadi? Atau kemana, gak tahulah kita itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post