SBNpro.com
Jumat, Maret 24, 2023
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KOLOM
  • KESEHATAN
  • KOMUNITAS
  • TEKNOLOGI
  • VIDEO
No Result
View All Result
SBNpro.com
No Result
View All Result
SBNpro.com
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KOLOM
  • KESEHATAN
  • KOMUNITAS
  • TEKNOLOGI
  • VIDEO
Home Daerah

Dipanggil KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Bupati Batubara, Walikota Siantar Diharap Lakukan Klarifikasi

19/01/2021
64
SHARES
140
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

SBNpro – Siantar. 

Fraksi Golkar DPRD Kota Siantar mengharapkan agar Walikota Siantar, Hefriansyah SE MM, memberikan klarifikasi tentang pemanggilannya sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harapan itu disampaikan Fraksi Golkar melalui pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota Pengantar dan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2017, yang dibacakan Hendra PH Pardede. Jumat (27/04/18).

“Sehubungan dengan adanya pemberitaan di media cetak maupun media online beberapa waktu yang lalu bahwasanya Walikota Siantar Hefriansyah, pernah dipanggil oleh KPK-RI sebagai saksi terkait Dugaan Korupsi oleh Tersangka Bupati Kabupaten Batubara,” tutur Hendra.

“Untuk itu, kami harapkan agar Walikota memberikan klarifikasi (latar belakang) tentang pemanggilan sebagai saksi oleh KPK-RI tersebut diatas,” sambung Hendra saat membacakan pemandangan umum fraksi Golkar dalam rapat Paripurna DPRD Kota Siantar.

Bukan itu saja, fraksi Golkar juga berharap agar Walikota melakukan klarifikasi terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, yang ada dalam pemeriksaan KPK RI.

“Harapan kami, semoga sekda yang baru dilantik ini bukan seperti yang dimaksud dalam pemeriksaan KPK-RI tersebut,” ungkap Hendra yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kota Siantar.

Melalui pemandangan umum fraksinya, yang dibacakan Hendra, Golkar juga menyoroti tentang tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Walikota menyangkut berbagai kegiatan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Siantar, antara lain :

1. Surat Keputusan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang menetapkan agar Pemerintah Kota mengembalikan jabatan beberapa orang pejabat di lingkungan Pemko Siantar kepada posisi/jabatan semula, namun tidak dilaksanakan. Yang mana surat dari KASN tersebut sudah lebih satu tahun.

“Untuk itu, kami pertanyakan kepada Walikota, kenapa sampai hari ini belum dilaksanakan? Oleh karena hal tersebut, kami menyatakan Walikota telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,” ujarnya.

2. Adanya kekisruhan saat dilakukannya pelantikan terhadap 80 orang pejabat dilingkungan Pemko Siantar beberapa waktu lalu.

“Untuk itu, kami minta Walikota agar memberikan penjelasan atas kekisruhan tersebut, karena diindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku perihal pelantikan pejabat tersebut, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN,” bebernya.

Yang mana akibat dari kekisruhan tersebut telah ada Surat Ketua DPRD Kota Siantar Nomor : 170 tertanggal 16 Maret 2018, Perihal : Rekomendasi, namun Pemerintah Kota tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

3. Menyangkut Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/1005/WK-2018, tertanggal 26 Februari 2018, Perihal : Permohonan persetujuan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Presiden RI  Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

“Kami minta Saudara Walikota dapat menjelaskan mengapa surat tersebut dikeluarkan ? Sementara Tim Seleksi Sekda yang diketuai oleh Kaiman Turnip telah menyerahkan 3 (tiga) nama hasil seleksi sekda kepada Walikota pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 di kantor regional BAKN Propinsi Sumatera Utara,” ungkap Hendra.

“Menurut pendapat kami, dengan terbitnya surat walikota tersebut dapat diartikan tidak mengakui ketiga nama yang diusulkan oleh Tim Seleksi. Oleh karena itu, bagaimana saudara walikota menjelaskan hal ini? karena ini adalah bentuk kesewenang-wewenangan (penyalahgunaan wewenang) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (*)

Tags: Fraksi GolkarHefriansyahKPKParipurna DPRDPemandangan Umum
Share26Tweet16Send

Related Posts

8 Parpol di Siantar Terima Bantuan Rp 2,55 M dari Pemerintah

8 Parpol di Siantar Terima Bantuan Rp 2,55 M dari Pemerintah

08/03/2023

SBNpro - Siantar Sejak tahun 2020 hingga 2022, 8 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kota Siantar dari...

Kolaborasi Pemko Siantar dan 3 Ormas Islam Gelar Tabligh Akbar di Lapangan Haji Adam Malik

Kolaborasi Pemko Siantar dan 3 Ormas Islam Gelar Tabligh Akbar di Lapangan Haji Adam Malik

04/03/2023

SBNpro - Siantar Kegiatan Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah yang digelar di Lapangan H Adam Malik Pematang...

Tindakan Panitia Angket DPRD Siantar Panggil Walikota Dinilai Tidak Tepat

Tindakan Panitia Angket DPRD Siantar Panggil Walikota Dinilai Tidak Tepat

03/03/2023

SBNpro - Siantar Tindakan Panitia Angket DPRD Siantar memanggil Walikota Siantar dr Susanti Dewayani SpA dinilai tidak tepat. Penilaian itu...

Dugaan Tindak Pidana Ditemukan, Walikota Siantar Mangkir dari Panggilan Panitia Angket DPRD

Dugaan Tindak Pidana Ditemukan, Walikota Siantar Mangkir dari Panggilan Panitia Angket DPRD

03/03/2023

SBNpro - Siantar Walikota Siantar dr Susanti Dewayani SpA diduga melanggar peraturan perundang-undangan ketika mengangkat dan memberhentikan pejabat di lingkungan...

Peringati Isra Mi’raj, Ribuan Umat Hadiri Tabligh Akbar di Mesjid Raya Siantar

Peringati Isra Mi’raj, Ribuan Umat Hadiri Tabligh Akbar di Mesjid Raya Siantar

25/02/2023

SBNpro - Siantar Peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ribuan umat muslim hadiri tabligh akbar yang digelar di Mesjid Raya,...

Terminal Bus Rasa Bandara di Siantar Butuh Dukungan

Terminal Bus Rasa Bandara di Siantar Butuh Dukungan

14/02/2023

SBNpro - Siantar Bersamaan dengan Terminal Amplas-Medan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmikan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Siantar pada...

Discussion about this post

TRENDING MINGGU INI

  • DPRD Gunakan Hak Angket, Walikota Siantar Terancam Dilengserkan

    DPRD Gunakan Hak Angket, Walikota Siantar Terancam Dilengserkan

    401 shares
    Share 160 Tweet 100
  • 8 Parpol di Siantar Terima Bantuan Rp 2,55 M dari Pemerintah

    142 shares
    Share 57 Tweet 36
  • Susanti Buat Sekda Siantar Tidak Berdaya-guna

    371 shares
    Share 148 Tweet 93
  • Ingat Sejarah! Taman Bunga Itu Namanya Lapangan Merdeka

    524 shares
    Share 272 Tweet 105
  • Tindakan Panitia Angket DPRD Siantar Panggil Walikota Dinilai Tidak Tepat

    156 shares
    Share 62 Tweet 39
  • Sumiharjo Pakpahan, Orang Susah dari Siantar, Hingga Menjadi Mayjen TNI

    1271 shares
    Share 567 Tweet 293
  • Batak dan Melayu Identitas Buatan Kolonial, Nenek Moyang Karo Lebih Tua dari Si Raja Batak

    372 shares
    Share 149 Tweet 93
SBNpro.com

© 2017-2021 SBN Pro

wisata indonesia - destinasi wisata terpopuler Rotasi Asia - Berita Terkini Spot Wisata Danau Toba Terbaik destinasi wisata dunia

Navigate Site

  • Redaksi
  • Privacy
  • Pedoman

Follow Us

No Result
View All Result
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMUT
  • NASIONAL
  • KOLOM
  • KESEHATAN
  • KOMUNITAS
  • TEKNOLOGI
  • VIDEO

© 2017-2021 SBN Pro

wisata indonesia - destinasi wisata terpopuler Rotasi Asia - Berita Terkini Spot Wisata Danau Toba Terbaik destinasi wisata dunia