Oleh M Gunawan Purba
Manusia hidup untuk menggapai bahagia. Negara ada, juga untuk mensejahterakan (membahagiakan) rakyatnya. Demikian pula pemerintah daerah. Namun lama sudah rasa bahagia tak kunjung tercicipi banyak masyarakat.
Peran negara melalui pemerintah daerah, tidak pula jarang abai memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bahkan, cukup sering rakyat dibuat susah oleh sikap maupun perlakuan pejabat pemerintahan.
Di Simalungun, anggaran yang ada “terbuang percuma”, dampak dari prilaku korup, dan buruknya mental birokrat.
Hingga kemudian, jangankan membahagiakan, sekedar memberikan pelayanan yang baik pun, cukup sering tidak terlaksana. Masyarakat pun semakin jauh dari rasa bahagia. Infrastruktur jalan banyak yang rusak. Banyak jalan di desa (nagori), belum tersentuh pembangunan.
Bukan hanya itu, tidak jarang warga kesulitan mengurus adminstrasi kependudukan. Belum lagi soal birokrasi perizinan yang dipersulit, bila tidak memberikan keuntungan bagi oknum birokrat. Lapangan kerja yang minim, menambah lara pada kehidupan masyarakat.
Semakin bertambah sakit, perlindungan terhadap hutan dan lingkungan, cukup mengkhawatirkan. Beberapa diantaranya, dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang tidak dirumuskan secara matang, penebangan liar seperti di Hutan Purba, Kecamatan Purba, dan Desa Togur di Kecamatan Dolok Silau, keduanya di Kabupaten Simalungun.
Belum lagi di zaman digital ini, jaringan internet yang menjadi kebutuhan untuk mencerdaskan warga, masih cukup memprihatinkan di Simalungun.
Sulitnya jaringan internet, di Desa Siporkas, Kecamatan Raya, misalnya, membuat pelajar disana harus mendaki bukit, lalu memanjat pohon demi untuk mengikuti pembelajaran daring dari sekolahnya di masa pendemi Covid-19 ini.
Beberapa dari banyak hal yang membuat rakyat tidak bahagia tersebut, membuat kesejahteraan yang digaungkan jauh sebelum ini, hanya bisa “ditelan” oleh warga, sambil mengusap dada.
Terhitung sejak 26 April 2021 yang lalu, Kabupaten Simalungun memiliki pemimpin yang baru, seiring dengan dilantiknya Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) sebagai Bupati Simalungun dan Zonny Waldi sebagai Wakil Bupati Simalungun oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Kini harapan untuk mewujudkan rakyat sejahterah (bahagia) ada di pundak RHS – ZW. Maka bahagiakanlah mereka (rakyat Simalungun). Sebuah asa yang diyakini masyarakat Simalungun akan mampu membawa perubahan bagi Simalungun kedepan.
Asa masyarakat itu tidak terlepas dari sikap RHS – ZW yang akan menjalankan “konsep” “marharoan bolon”, atau membangun dengan cara bergotong-royong, dengan melibatkan stakeholder, akan mampu menjawab problem yang ada. Serta visi-misinya yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Simalungun.
Dengan “marharoan bolon”, kerja akan semakin mudah. Ditambah lagi, tanda perbaikan mental birokrat, telah dilakukan RHS. Dengan tegas RHS meminta birokrat tidak melakukan pungli. Serta langkah memperlancar urusan administrasi kependudukan ke lokasi yang mudah dijangkau (ke kantor kecamatan), menjadi suatu hal yang patut diapresiasi.
Diusia kepemimpinan RHS – ZW saat ini, tentunya masyarakat harus bersikap aktif dan optimis, dengan memberikan kesempatan dan dukungan kuat terhadap RHS – ZW dalam mewujudkan Simalungun sejahtera, sebagaimana yang diharapkan setiap insan.
Untuk itu diharapkan pula, masyarakat agar tidak gampang terjebak isu murahan dan tidak bertanggungjawab yang disebarkan oknum tertentu, yang ingin Simalungun tetap berjalan tanpa perubahan. (*)
Discussion about this post