Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tunai untuk Sumut Rp 2,24 Triliun

 

SBNpro – Simalungun

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, alokasikan anggaran bantuan sosial tunai (BST) untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 2,24 triliun. Hal itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial, untuk memastikan kehadiran negara dimasa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Mensos saat melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (12/11/2020).

Kunjungan dilakukan, untuk memastikan bantuan tidak hanya sebatas terkirim, namun, juga untuk memastikan bantuan sampai dan diterima masyarakat yang membutuhkan, atau kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Saya meneruskan salam Bapak Presiden kepada masyarakat di Sumatera Utara. Saya hadir ke berbagai kota di tanah air, termasuk Sumatera Utara, untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah pandemi,” sebut Juliari Batubara, saat menyaksikan penyaluran BST di Kelurahan Perdagangan.

Mensos berkesempatan berkunjung ke sejumlah titik di Sumatera Utara. Di antaranya menyaksikan pencairan BST di Kelurahan Perdagangan, dan Kantor BPR Bandar Jaya, untuk menyerahkan bantuan kepada pesantren dan gereja senilai Rp 1 miliar di Simalungun.

Mensos Juliari juga bertemu dengan pendamping PKH di Siantar Utara dan di Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan, pemerintah bertindak cepat dalam menangani dampak Covid-19, baik dari aspek kesehatan, perlindungan sosial maupun penguatan perekonomian.

Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat bantuan di tengah masa sulit akibat pandemi. “Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua pembantunya termasuk kami para menteri untuk memastikan masyarakat tidak ada yang kelaparan. Kemensos yang bertugas di bidang perlindungan sosial, segera melakukan refocussing program dan realokasi anggaran dan selanjutnya menyalurkan berbagai bansos untuk masyarakat terdampak pandemi, ” katanya.

Dalam tugas penanganan dampak pandemi, Kementerian Sosial berada dalam klaster penyelenggaraan program jaring pengaman sosial (JPS). Kemensos mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) baik itu reguler, bansos khusus dan bansos tambahan.

“BST ini adalah salah satu bansos khusus untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat yang tertekan oleh pandemi. Semoga bantuan ini bermanfaat. Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk membeli rokok,” katanya.

Tak lupa ia mengingatkan, bansos sifatnya sementara. Ia berharap masyarakat dan kepala daerah mampu menciptakan aktivitas, dan program yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Bansos ini sifatnya sementara. Tidak terus menerus. Jadi saya harapkan pemerintah dan masyarakat bisa mencari terobosan sehabis mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, ” katanya.

Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di Sumatera Utara. Hal ini berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

“Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, jajaran Kemensos, pemerintah daerah, direksi PT Pos Indonesia, para pendamping dan semua pihak yang telah membantu. Atas kerja sama dan kerja keras kita semua, Program BST ini bisa berjalan dengan baik, ” ucapnya.

Provinsi Sumatera Utara mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial berupa, Program Sembako untuk 768.882 KPM, dengan nilai Rp 1.657.086.100.000, BST untuk 558.759 KPM senilai nilai Rp 2.244.623.900.000, Bantuan Sosial Tunai Non PKH untuk 16.385 KPM, dengan nilai Rp 8.192.500.000.

Khusus untuk Kabupaten Simalungun mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI di antaranya, Program Sembako untuk 44.020 KPM, dengan nilai Rp.97.148.650.000,BST untuk 41.592 KPM, dengan nilai Rp. 152.404.800.000.

BST merupakan bansos khusus Kemensos yang menjangkau 9 juta KPM terdampak pandemi di luar Jabodetabek. Pada salur gelombang 1 periode April-Juni 2020 indeks sebesar Rp 600 ribu/KPM/bulan. Pada salur gelombang 2, yakni Juli-Desember 2020, indeks sebesar Rp 300 ribu/KPM/bulan.

“Mudah mudahan uang yang diberikan kepada masyarakat penerima bisa dimanfaatkan untuk membeli produk produk lokal yang supply-nya asli Simalungun, sehingga perputaran ekonomi meningkat di Simalungun,” ujar Manteri Sosial. (*)