SBNpro – Siantar
Wali Kota Siantar Wesly Silalahi mengajak Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kota Pematangsiantar merangkul seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Wesly saat menerima silaturahmi pengurus DP MUI Pematangsiantar di Command Center Lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan tersebut turut membahas komunikasi antara pemerintah daerah dan umat Islam terkait persoalan sosial, keagamaan, serta kemasyarakatan.
Wesly didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis. Ia menyatakan dukungan terhadap program DP MUI yang berkaitan dengan kerukunan dan peningkatan Indeks Kota Toleran (IKT) Pematangsiantar.
“Mengingat Kota Pematangsiantar kita sudah meraih peringkat keempat Kota Toleransi se-Indonesia. Semoga di tahun berikutnya akan meningkat, dan itu langkah strategis kita,” kata Wesly.
Ia berharap DP MUI turut mendukung program pemerintah kota dalam mewujudkan visi Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
“Saya juga meminta dan sangat berharap DP MUI menjadi jembatan komunikasi dan penyampai bahwa Pemko Pematangsiantar akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan terus berupaya persuasif mewujudkan cita-cita kita, sesuai visi-misi yang dicanangkan. Saya juga ingin DP MUI terus ikut serta sebagai mitra strategis bidang keagamaan dan merangkul seluruh lapisan elemen di Pematangsiantar,” ujarnya.
Ketua DP MUI Kota Pematangsiantar Ali Lubis, bersama Sekretaris Ahmad Ridwansyah Putra dan Ketua Dewan Pertimbangan Rafii Nasir, menjelaskan peran MUI dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan aspirasi umat Islam.
Ali mengatakan MUI juga dapat memberikan masukan, nasihat, dan fatwa kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan umat, termasuk ekonomi syariah, jaminan produk halal, zakat, haji, dan wakaf.
“Kami juga dapat memberikan masukan, nasihat, serta fatwa kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang menyangkut kemaslahatan umat, misalnya di bidang ekonomi syariah, jaminan produk halal, zakat, haji, dan wakaf,” terang Ali.
Ia menambahkan, MUI akan mendukung program pemerintah yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan kritik dan koreksi secara konstruktif apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan umat atau nilai agama.
“Kami juga sebagai akselerator kerukunan dan persatuan: Membantu pemerintah dalam merawat harmoni sosial, kerukunan antar umat beragama, dan persatuan bangsa melalui pendekatan keagamaan yang moderat (wasathiyah). Karena MUI adalah tenda besar Umat Islam,” tutur Ali. (*)
Discussion about this post