Wali Kota Siantar Terima Kunjungan Ombudsman RI

SBNpro – Siantar

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn terima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (RI) di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Jumat (05/12/2025) pagi.

Pada pertemuan tersebut, Ombudsman dan Wesly berbincang terkait peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

Hadir dari Ombudsman RI, Dr Ir Jemsly Hutabarat SH MM didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi Adbis SSos MSP.

Di rumah dinas, Wesly didampingi Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Setdako Pematangsiantar Jupiter Sitepu SSTP dan Kabag Hukum Edi Sutrisno SH.

Jemsly Hutabarat mengatakan, kedatangan mereka, selain untuk bersilaturahmi juga memperkenalkan Ombudsman.

Katanya, Ombudsman RI adalah lembaga negara independen, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan dan bebas dari maladministrasi (penyimpangan prosedur, penundaan, pungli, dan lainnya) serta menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga barang/jasa publik.

“Ombudsman beroperasi secara mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain, dan bertujuan melindungi hak-hak masyarakat serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Selanjutnya, Jemsly memaparkan sejumlah tugas Ombudsman, antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik; memeriksa substansi laporan; memberikan rekomendasi; mencegah maladministrasi sejak dini; serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat.

Ia berharap Pemko Pematangsiantar lebih memperhatikan kualitas pelayanan publik.

Wali Kota Wesly Silalahi menyambut baik kedatangan Ombudsman RI ke Kota Pematangsiantar. Menurut Wesly, Pemko Pematangsiantar senantiasa berupaya memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. (*)