SBNpro – Siantar
Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Komisi 3 DPRD untuk kepentingan rakyat Kota Siantar diabaikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP). Anggota dewan pun kesal dan kecewa.
Anggota Komisi 3 DPRD Siantar, Imanuel Lingga merasa ada diskriminasi dalam penetapan pokir menjadi rencana kegiatan anggaran pada Ranperda P APBD 2023.
Imanuel Lingga yang biasa disapa Noel ink mengatakan, di Ranperda P APBD 2023, tidak satupun pokir anggota Komisi 3 yang menjadi rencana kegiatan anggaran di Dinas PRKP.
Namun, sebut politisi PDI Perjuangan ini, pokir anggota dewan dari Komisi 1, yakni Boy Warongan dari Partai Amanat Nasional (PAN), malah mendominasi. Setidaknya, ada 8 pokir Boy Warongan yang masuk Ranperda P APBD 2023. “Kalau di P, tak satupun ada pokir kami yang masuk,” ucap Noel.
Lebih jauh dikatakan Noel, selain didominasi satu anggota dewan, wilayah dari rencana kegiatan anggaran melalui pokir anggota dewan pada Ranperda P APBD, semuanya berada di Kecamatan Siantar Sitalasari dan Siantar Martoba.
Sedangkan untuk daerah konstituen Noel Lingga, yakni, Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara, katanya, tidak ada pokir anggota dewan yang masuk.
Padahal, banyak pokirnya untuk pembenahan Kecamatan Siantar Utara. Salah satunya, seperti revitalisasi lampu jalan di Jalan Bah Tongguran kiri.
“Kadis PRKP tidak menghargai keberadaan anggota DPRD perwakilan Siantar Utara, Siantar Barat. Karena tidak dimasukan program revitalisasi lampu. Sementara pokirku banyak kali dari Siantar Utara,” ujarnya.
Beranjak dari kondisi seperti itu, sebutnya, dirinya akan terus berjuang, agar pokirnya masuk dalam rencana kegiatan anggaran pada Ranperda P APBD 2023.
“Bagi kami, seharusnya Kepala Dinas PRKP ini arif dan bijaksana, apalagi dia mitra Komisi 3. Perlu dia sampaikan, pokir-pokir siapa yang prioritas. (Dan itu) tergantung mana yang skala prioritas. Tadi dibilang ada pokir usulan dari salah satu oknum DPRD yang dibilang skala prioritas. Nanti kita lihat mana yang lebih prioritas. Tapi sepengetahuan Pak Daud (anggota Komisi 3 lainnya), itu bukan skala prioritas,” tandas Noel Lingga.
Sementara, Ketua Komisi 3 DPRD Siantar Denny TH Siahaan berharap, agar jaksa maupun polisi dapat turun tangan, dengan menggelar penyelidikan terkait penetapan pokir yang menjadi rencana kegiatan anggaran pada Ranperda P APBD 2023. “Saya pikir ini sudah ke nepotisme, jadi diharapkan aparat penegak hukum turun tangan,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Denny, ia yang telah berusaha untuk mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta dipercaya untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat, malah dibuat kecewa oleh Dinas PRKP.
“Kita selaku perpanjangan tangan masyarakat sangat dikecewakan. Kita sudah lakukan reses, satupun dari hasil reses kita tidak ada yang masuk. Mengumpulkan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, justru beliau mengatakan tidak masuk, karena keterbatasan anggaran. Padahal pokir-pokir yang ada disini (yang ada di Ranperda P APBD dari anggota dewan lain), menurut kami tidak masuk akal,” ucap Denny Siahaan.
Ungkap Denny, sesuai pengakuan Kadis PRKP, pokir yanga ada di Ranperda P APBD 2023, kebanyakan dari anggota Komisi 1 DPRD Siantar, Boy Warongan.
“Sesuai pengakuan beliau (Kadis PRKP), pokir-pokir itu dari Boy Warongan, yang notabene adalah menantu Walikota. Kita sangat mengesalkan. Artinya kan, ini sudah tidak profesional lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, politisi Partai Golkar, Daud Simanjuntak mengingatkan, bahwa Dinas PRKP merupakan mitra kerja dari Komisi 3 DPRD Kota Siantar. Sehingga, pokir yang disusun anggota Komisi 3, layak untuk lebih diperhatikan.
“Kita fatnerkan? Harusnya prioritas. Apalagi kami sudah reses, kalau pokir tidak masuk, mau jadi apa ini?” ucap Daud Simanjuntak, geram, pada rapat kerja Komisi 3 DPRD Siantar dengan Dinas PRKP, Jumat 15/09/2023).
Rasa kesal dan kecewa itu, kata Daud, karena tak satupun ada pokir anggota dewan dari Komisi 3, masuk Ranperda P APBD. Serta, pokir dari anggota dewan lain, ia yakini bukan skala prioritas, bila dibandingkan dengan pokir yang ia susun dan ajukan.
“Di tempat (wilayah konstituen) kami, anak sekolah harus menutupi sepatuhnya dengan plastik, agar tidak kena lumpur. Itukan lebih prioritas,” tandas Daud.
Terhadap kekecewaan anggota Komisi 3 tersebut, Kadis PRKP, Risfani Sidauruk mengatakan, pokir tidak dapat ditampung di Ranperda P APBD 2023, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Anggarannya kecil sekali, Pak,” jawab Risfani.
Sedangkan terhadap revitalisasi lampu jalan, Risfani sepakat 50 persen dialihkan dari pokir lainnya, guna merevitalisasi lampu jalan di Kecamatan Siantar Utara. “Jadi 50 50? Boleh, Pak,” jawab Risfani.
Pada rapat itu kemudian, Kadis PRKP tampak melunak, dengan meminta anggota dewan dari Komisi 3 untuk menyampaikan ulang pokirnya masing-masing. Dalam hal ini, pokir yang skala prioritasnya tinggi. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post