Pemko Siantar Diminta Bertanggungjawab Atas Proyek Bencana Tahun 2022

SBNpro – Siantar

Ada-ada saja persoalan di Kota Siantar ini. Salah satunya, seperti proyek yang telah dikerjakan tahun 2022, namun hingga saat ini belum juga dibayar Pemko Siantar. Jumlahnya pun tidak sedikit, diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Informasinya, ada 18 paket proyek tahun 2022 yang disebut masuk dalam kategori tanggap bencana, yang hingga saat ini belum dibayar. Dari 18 paket proyek itu, sebagian ada yang sudah selesai 100 persen, dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Ada juga yang belum siap dikerjakan, dengan progres pekerjaan variatif..

Sejumlah proyek yang belum dibayar tersebut, dikerjakan PT Rizky Sumber Jaya. Sebut Humas PT RSJ, Sabar Tampubolon, tahun lalu, atas pemintaan Plt Kadis PUTR Siantar dimasa itu, yakni Dedi Tunasto Setiawan, PT RSJ mengerjakan proyek pembangunan tembok penahan dan jembatan di tiga lokasi berbeda.

Seperti proyek pembangunan tembok penahan di pinggir sungai untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Proyek ini terletak di belakang komplek Brimob Siantar, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Siantar.

Proyek dikerjakan Oktober 2022 yang lalu. Hingga tahun anggaran 2022 berakhir, progres pengerjaan, sebut Sabar Tampubolon, dikisaran 70-an persen. Dana yang sudah dihabiskan PT RSJ, sekira Rp 600 juta.

Pekerjaan lainnya, proyek perbaikan irigasi dan jembatan di Bahhae, Kecamatan Siantar Marimbun. Proyek ini sudah selesai 100 persen. Namun tetap tidak dibayarkan oleh Pemko Siantar.

Untuk proyek perbaikan irigasi dan jembatan ini, PT RSJ menghabiskan dana sebesar Rp 200 juta. “Padahal proyek ini sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Sabar Tampubolon, Selasa (08/08/2023).

Katanya, proyek perbaikan irigasi dan jembatan di Bahhae, beranjak dari permintaan masyarakat dan Pimpinan DPRD Kota Siantar ke Pemko Siantar, dengan memperhatikan, dimasa itu, hari Natal Tahun 2022 yang sudah dekat.

“Bahkan kita diminta untuk secepatnya menuntaskan pekerjaan. Hingga kemudian pekerjaanpun selesai sebelum Natal. Jadi masyarakat disana sudah menyampaikan ungkapan terimakasih ke Pemko Siantar dan ke PDIP. Tapi ke kontraktor belum dibayar,” katanya.

Sedangkan proyek lainnya, kata Sabar, juga berupa proyek pembangunan tembok penahan di pinggir sungai. Kali ini di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba. Hanya saja, pengerjaan dihentikan PT RSJ, karena kemudian diketahui kalau proyek bermasalah. “Pun begitu, untuk penyediaan bahan, kami sudah habis sekira Rp 100 juta,” sebutnya.

Kenapa proyek-proyek itu tidak dibayarkan hingga saat ini, Sabar Tampubolon mengatakan, hal itu berawal dari penanganan tanggap bencana di Kota Siantar. Sehingga diperlukan penanganan cepat, agar dampak tidak meluas.

Ungkap Sabar, Plt Kadis PUTR dimasa itu, Dedi Tunasto Setiawan bertemu dengan pihak dari PT RSJ di Kompi Brimob Siantar. Hadir dipertemuan itu, Danki Brimob Siantar.

Pada pertemuan itu, Dedi Tunasto Setiawan meminta PT RSJ untuk mengerjakan proyek tanggap bencana. “Karena (Plt) Kadis (PUTR) yang memerintahkan, kamipun yakinlah. Makanya kami kerjakan,” tutur Sabar.

Namun kemudian, Surat Keputusan (SK) Walikota Siantar tentang tanggap bencana, tidak diterbitkan dr Susanti Dewayani SpA. Padahal, landasannya berupa permintaan masyarakat, usulan camat dan lurah, sudah ada.

Bahkan usulan tanggap bencana sudah disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Siantar ke Walikota Siantar pada tahun 2022 tersebut. Serta, hasil telaah staf juga telah dilampirkan. Dimana hasil dari telaah itu, disebut layak dilakukan kegiatan tanggap bencana.

Terkait tanggap bencana dan usulan ke Walikota, Kabid Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Siantar, Guntur Damanik menegaskan, pihaknya telah mengusulkan tanggap bencana, dengan harapan Walikota menerbitkan SK tanggap bencana. “Tapi itu kan kewenangan pimpinan untuk menerbitkannya. Kalau dari kami sudah diusulkan,” ujar Guntur Damanik.

Sementara itu, Opstip Pandiangan yang disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut, saat dihubungi membantah dirinya sebagai PPK. “Bukan PPK, bang. Karena gak ada SK-nya,” katanya.

Kata Opstip yang bertugas di Dinas PUTR ini, pekerjaan proyek tanggap bencana tahun 2022 yang lalu merupakan tugas dari BPBD Kota Siantar.

Sementara sebelumnya, Guntur Damanik mengatakan, proyek tersebut merupakan tugas dari Dinas PUTR Kota Siantar. Sedangkan Dedi Tunasto Setiawan, belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan kepadanya.

Terkait permasalahan 18 paket proyek yang belum dibayarkan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Siantar, Ronald Darwin Tampubolon meminta Pemko Siantar untuk bertanggungjawab, dengan tidak membuat pihak kontraktor dirugikan.

“Pemborong percaya sama Kadis (PUTR dimasa itu). Jadi dikerjakanlah. Tapi belum dibayar. Jadi kami minta, agar jangan merugikan pihak ketiga. Bayarkanlah,” tandas Ronald.

Setidaknya, lanjut Ronald, Pemko Siantar membuat pengakuan hutang, sehingga nantinya, anggaran pembayaran dapat ditampung pada Perubahan APBD tahun 2023 ini, atau di APBD berikutnya. (*)

Editor: Purba