Jalan Rusak, Bukti Kegagalan JR Saragih Pimpin Simalungun

SBNpro – Simalungun

Masih banyaknya jalan rusak dan minimnya sentuhan pembangunan jalan di suatu daerah di Kabupaten Simalungun, merupakan bukti kegagalan pemerintahan Bupati Simalungun, JR Saragih memimpin daerahnya.

Demikian pendapat Binaris Situmorang SH, Sabtu (24/10/2020), seorang aktivis sosial yang saat ini berprofesi sebagai seorang advokat. Tidak jarang ia berpraktik di wilayah Kabupaten Simalungun.

Salah satu jalan rusak dan minim akan sentuhan pembangunan, dapat ditemukan disepanjang jalan dari Nagori (Desa) Talun Kondot hingga ke Nagori Banu Raya di Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun.

Jalan disana, terkesan tidak layak disebut jalan. Karena banyak ditemukan kubangan, bebatuan yang cukup besar dan aliran air. Ditambah lagi kondisi jalan yang curam, dengan sebagian sisinya jurang dan tebing, membuat warga yang melintas dengan kendaraan bermotor, harus ekstra hati-hati, jika tidak ingin celaka.

Pantauan SBNpro.com, warga Nagori Banu Raya umumnya petani. Kondisi jalan yang jarang disentuh pembangunan, membuat warga kesulitan untuk memasarkan hasil pertaniannnya.

Kondisi jalan seperti itu, membuat Nagori Banu Raya terkesan menjadi desa tertinggal, meski jaraknya tak begitu jauh dari Kota Siantar. Malah, juga terkesan terisolir dari perkembangan tekhnologi informasi digital. Karena jaringan internet, sulit ditemukan di desa itu. Jikapun ada, signalnya cukup lemah.

Selain hasil pertanian, Nagori Banu Raya dan Nagori Talun Kondot memiliki potensi wisata. Hanya saja, potensi wisata itu belum diberdayakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun.

Pasalnya, Nagori Banu Raya memiliki air terjun tiga tingkat yang diyakini memiliki daya tarik tersendiri. Sedangkan dikedua nagori itu, terdapat sungai Bah Kuok, yang alirannya sampai ke wilayah Kota Siantar.

Saat ini, sungai Bah Kuok sering dimanfaatkan penikmat arung jeram. Karena arus air sungai yang layak untuk diarungi dengan jeram. Dimana, disepanjang aliran sungai itu, terdapat “black canyon” (tebing hitam bebatuan) di kedua sisi sungai. Terdapat juga banyak gua dan ada ratusan air terjun. “Ada gua dan ratusan air terjun,” sebut M Hammam Sholeh, seorang penikmat arung jeram, beberapa waktu lalu.

Terkait jalan rusak dan minimnya sentuhan pembangunan oleh pemerintah, Binaris Situmorang mengatakan, Simalungun memiliki potensi yang kuat dibidang pertanian dan wisata. Hanya saja, potensi itu kurang diberdayakan.

Malah potensi itu menjadi terkendala untuk “berproduksi maksimal, karena tidak didukung infrastruktur, salah satunya jalan yang baik. Hal itu terjadi, karena rezim pemerintahan saat ini, jalan dan kondisinya tidak menjadi perhatian yang utama.

“Sesungguhnya, Kabupaten Simalungun sangat potensial menjadi penghasil pertanian dan wisata. Dan sangat disayangkan, berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan-jalan untuk akses, sangat minim dan tidak menjadi perhatian utama pemerintah selama ini,” ucap Binaris Situmorang.

Masih banyaknya ditemukan jalan yang rusak, sebut Binaris, akan menyulitkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Hal itu menunjukkan gagalnya JR Saragih sebagai Bupati Simalungun dan rezim pemerintahan sebelumnya. “Ini adalah bentuk kegagalan pemerintahan daerah selama ini,” tandas Binaris.

Untuk itu kedepan, sebut Binaris, sudah menjadi suatu keharusan bagi pemimpin daerah, menjadikan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan menjadi program khusus, demi menuju rakyat sejahtera.

“Akses berupa infrastruktur jalan, irigasi dan akes tehnologi informasi harus menjadi program utama. Dengan demikian, harapan masyarakat untuk meraih impian kesejahteraan dapat diretas dan bertumbuh,” paparnya.

Sementara itu, dari sisi moral, Binaris menilai pemerintah selama ini tidak cukup respek terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. “(Dimana) secara demografis dan topografis, sangat memerlukan infrastruktur penghubung dan akses, tetapi diabaikan. Dan untuk itu, melahirkan gugatan rakyat berupa mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah,” katanya. (*)