Miliki Tanggungjawab Moral, Program Berantas Korupsi Ala RHS – ZW Layak Diapresiasi

SBNpro – Siantar

Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi (RHS – ZW) memiliki program Si Bersi (Simalungun Berantas Korupsi) untuk membangun Simalungun kedepan, bila nantinya dipercaya memimpin kabupaten tersebut.

Program Si Bersi ala RHS – ZW itu-pun diapresiasi praktisi hukum di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun, Daulat Sihombing SH MH. Karena program itu menurut Daulat Sihombing memiliki tanggungjawab moral untuk melakukan perubahan di Simalungun.

“Program Si Bersi RHS- ZW, merupakan program yang sangat moral dan nurani, sehingga patut diapresiasi,” tandas Daulat Sihombing yang juga pernah menjadi hakim adhoc peradilan industrial di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Daulat menyatakan konsep Si Bersi ala RHS – ZW layak diapresiasi, karena menurutnya, praktik korupsi akan tumbuh subur, jika pemimpinnya bermental korup. Padahal, untuk melawan korupsi, sangat ditentukan oleh kemauan dari top manajemen dari pemerintahan itu sendiri.

Katanya, bila top manajemen di pemerintahan bermental korup, maka aparatur birokrasinya juga akan bermental korup. “Jika kepala daerah bermental korup, maka aparat birokrasi pun akan bermental korup,” ujarnya, Rabu (14/10/2020).

Kemudian, program si Bersi RHS – ZW untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, dinilai layak untuk diwujudnyatakan. Sebab pada dasarnya, kesejahteraan aparatur merupakan bagian dari proses penguatan melawan korupsi. Meski itu terjadi tidak secara absolut.

Lebih lanjut Daulat menila program Si Bersi RHS – ZW, secara konteks menjadi konsep tanding untuk memulihkan pandangan warga yang terlanjur kurang percaya terhadap birokrasi di Pemkab Simalungun.

Untuk itu kedepan, bila RHS – ZW dipercaya memimpin Simalungun, dengan menjalankan program Si Bersi-nya, diyakini akan mengharamkan praktik praktik jual beli jabatan serta mampu memberantas korupsi maupun pungli.

Bagi Daulat Sihombing program si Bersi RHS – ZW menjadi harapan baru bagi aparatur birokrasi. Baik itu PNS maupun pegawai honorarium. Serta hal itu akan membuat birokrat mendapatkan pemimpin bersih, berintegritas dan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan.

Dengan demikian, maka aparatur pemerintah akan dapat menjangkau karir yang tinggi karena integritas dan kualitasnya. “Serta segenap warga Pemkab Simalungun akan mendapatkan pemimpin yang bersih, berintegritas dan berkomitmen. Sehingga aparat birokrasi dapat menjangkau karir, karena integritas dan kualitasnya, serta bukan karena beli jabatan,” ungkapnya.

Hingga kemudian, maka warga Simalungun dapat menikmati layanan birokrasi secara amanah, dan bukan karena membeli tanda tangan dari birokrat. (*)