Studio 21, Pemko Siantar dan Polisi

Oleh M Gunawan Purba

Pemko Siantar melalui Sat Pol PP terkesan garang saat berhadapan dengan sejumlah PK5 (Pedagang Kaki Lima) yang ada dikotanya, warga pinggiran sungai Toge di Jalan Nias, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan ditahun 2016 lalu, dan sejumlah warga dari kaum marginal lainnya.

Namun garangnya Pemko Siantar itu memicuh sedih dan duka, ketika menyaksikan bangunan Hotel City & Resto (sering disebut Studio 21 atau Miles), yang masih berdiri kokoh melanggar peraturan perundang-undangan.

Rasa duka itu sudah berlangsung lama. Karena Pemko Siantar tak juga menindak (membongkar) bangunan Studio 21 di Jalan Siantar – Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, sejak bangunan itu berdiri. Padahal, bangunan itu telah menjadi sorotan publik sejak tahun 2016 yang lalu.

Pada 25 Oktober 2018, Sat Pol PP dan Dinas PMPTSP meninjau bangunan Studio 21. Hanya saja, tindak lanjut dari peninjauan itu tak jelas juntrungannya dihadapan publik.

Disinyalir, sejumlah oknum petinggi Pemko Siantar menerima “upeti” untuk tidak menegakkan peraturan. Dari siapa “upeti” itu, sejumlah aktivis mengatakan, “tahu sama tahulah”. “Kalau gak ada mereka terima, bongkarlah bangunan itu. Ini kok tidak?” ujar aktivis Saling, Agustian Tarigan beberapa waktu lalu.

Rasa duka itu semakin mendalam, karena aparat kepolisian juga terkesan “diam”. Padahal, ada dugaan tindak pidana, pasca bangunan itu berdiri.

Dugaan tindak pidana itu, karena bangunan Studio 21 itu diduga melanggar UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seiring dengan pernyataan Esron Sinaga disaat menjabat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Siantar (saat ini urusan BPPT berada di Dinas PMPTSP), dan Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kota Siantar, yang mengatakan, bangunan Studio 21 tidak sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang diberikan. Sehingga diduga melanggar Perda nomor 1 tahun 2013 tentang RTRW Kota Siantar.

Serta bangunan milik pengusaha hiburan malam itu, juga melanggar PP nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Karena sebagian bangunan Miles berdiri dipinggir sungai.

Namun hingga saat ini, proses hukum untuk itu terkesan belum jelas. Padahal sanksi pidana ada diatur di UU nomor 26 tahun 2007 dan lembaga pemerhati lingkungan dari Sahabat Lingkungan (Saling) meminta pelanggaran IMB itu agar diusut tuntas. (*)