APBD Siantar Kecil, Dampak Kurangnya Komunikasi Walikota, Anton Sihombing: Kita Bukan Minta Jatah

SBNpro – Siantar

Anggota Komisi V DPR-RI, Dr Rahmat Nasution Hamka SH MSi terkejut begitu mengetahui besaran anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Kota Siantar yang hanya dikisaran Rp 1 triliun. Menurutnya, besaran APBD Rp 1 triliun tergolong kecil.

Keterkejutan itu disampaikan Rahmat Nasution Hamka, saat ia bersama anggota Komisi V DPR-RI lainnya serta bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan melakukan pertemuan dengan Walikota Siantar, dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi V DPR-RI ke Kota Siantar, Kamis (07/02/2019).

Menyikapi kecilnya nilai APBD Kota Siantar tersebut, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR-RI, Capt Anton Sihombing juga menyatakan APBD Siantar dikisaran Rp 1 triliun tergolong kecil dibandingkan daerah lain.

Katanya, hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi yang terbangun antara Walikota Siantar (Pemko Siantar) dengan anggota DPR-RI. Bahkan komunikasi Komisi V DPR-RI dengan Walikota Siantar baru terjalin untuk pertama kalinya di pertemuan tadi.

Itupun karena anggota dewan dari Komisi V melakukan kunker spesifik ke Kota Siantar. “Kenapa demikian rupa, kitakan gak pernah komunikasikan. Baru kali ini saja komunikasi,” ucap Anton Sihombing saat dijegat wartawan didepan ruang pertemuan. Persisnya didepan Ruang Data Balai Kota Siantar.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak berpikir negatif terhadap anggota DPR-RI ketika sedang membahas anggaran. Terutama, disaat membahas penambahan anggaran.

Ia tegaskan, anggota dewan membahas penambahan anggaran, bukan karena ingin meminta jatah dari penambahan anggaran tersebut. Karena hal seperti itu katanya, tidak lagi zamannya. Melainkan, penambahan anggaran untuk Siantar lebih baik.

“Kita nambahkan segala anggaran itukan, bukan minta ada jatah. Enggak. Gak musimnya. Kita tambah, biar Siantar ini makin baik,” tandas pria yang tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Siantar tersebut.

Disinggung untuk menambah anggaran bagi Kota Siantar lewat APBN Perubahan tahun 2019 ini, Anton mengatakan, akan mlihat kondisi APBN nantinya. Menurutnya, bila APBN solid, biasanya perubahan terhadap APBN tidak dilakukan.

Sedangkan terkait harapan Walikota Siantar tentang anggaran yang ada di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan terhadap sekolah negeri di Kota Siantar, dikatakan Anton, ia akan memperhatikan peluang yang ada di Ditjen Cipta Karya.

Sebab, lanjutnya, di Cipta Karya ada anggaran Rp 7 triliun yang sumbernya berupa pelimpahan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian PUPR. Anggaran itu bisa digunakan untuk perbaikan gedung sekolah-sekolah negeri.

Untuk itu, anggota dewan yang keberadaannya cukup sering di Kota Siantar ini mengajak Pemko Siantar untuk duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat. Karena di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR terdapat anggaran sebesar Rp 21 triliun.

Sehingga ia berharap, dari Rp 21 triliun anggaran di Cipta Karya itu, dapat dialokasikan ke Kota Siantar sebesar Rp 300 miliar. Memperjuangkan hal itu, ia sebut bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Mari duduk sama sama dengan tokoh tokoh masyarakat. Karmel (khatolik) aja kita bangun (Rp) 13 miliar. Nomensen kita bangun 20 miliar. Anggaran Cipta Karya itu (Rp) 21 triliun. Masak tidak bisa kita dapat (Rp) 300 miliar untuk memperindah Siantar. Apa gunanya saya anggota DPR dari sini,” ujarnya.

Untuk itu, Anton Sihombing kembali menegaskan, kalau ia menjadi wakil rakyat bukan untuk mencari duit. “Sudah 70 tahun umur saya. Bukan mau cari duit. Tapi ada yang kita perbuat sebagai wakil rakyat dari Siantar,” tandasnya.

Editor: Purba