Plt Kadis PUPR Siantar, Antara Sepakat dan Tidak Dengan BPK

SBNpro – Siantar

Terkait temuan BPK terhadap kekurangan volume pekerjaan pada 20 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Siantar, Plt Kadis PUPR Siantar, Jonson Tambunan berikan tanggapan, dibalik banyak hal yang tidak ia ingat.

Taggapan Plt Kadis PUPR itu disampaikan kepada sejumlah jurnalis yang menemuinya untuk kepentingan konfirmasi, Selasa (21/08/2018), di ruangan kerjanya.

Saat dipertanyakan tentang temuan kekurangan volume pekerjaan pada 20 paket proyek di dinasnya, Jonson Tambunan dan didukung sejumlah stafnya, menyatakan, pihaknya tidak sepakat bila disebut kekurangan volume pekerjaan.

Sebab, cara auditor BPK dengan pihaknya menilai dan memeriksa berbeda. Karena menurut Jonson, hal itu bukan volumenya yang kurang.

Salah satu staf Dinas PUPR menganalogikan tentang pengerjaan jalan. Katanya, mengaspal jalan, tidak seperti mengaspal diatas kaca yang datar. Sehingga seluruh ketebalannya harus sama.

Sedangkan mengaspal diatas jalan, permukaannya tidak datar. Melainkan bergelombang. “Bukan seperti mengaspal diatas kaca ini,” ucap salah satu staf Dinas PUPR tersebut berulang-ulang.

Staf lainnya, yang mengaku sebagai Pengawas Proyek mengatakan, disaat BPK melakukan pemeriksaan, katanya, pihaknya seperti “orang pesakitan”.

Sebab, lanjut wanita berambut pendek itu, ketika dikatakan salah, maka pihaknya hanya bisa sependapat. Bahkan, bila ia tahu ada kelebihan volume, maka ia tidak bisa berbuat sesuatu untuk itu.

“Kalaupun kami tahu itu lebih, tapi kami enggak bisa bilang lebih,” ucap wanita tersebut. Padahal beberapa saat sebelumnya, Jonson mengakui dirinya pernah menyatakan tidak sependapat dengan BPK, terkait proyek peningkatan Jalan TB Simatupang.

Namun disisi lain, Plt Kadis PUPR beserta stafnya sangat mengakui, BPK merupakan lembaga resmi yang dimiliki negara dan berkompeten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kegiatan anggaran di Dinas PUPR.

Sehingga kemudian, Jonson mengatakan, pihaknya menjalankan apa yang direkomendasikan BPK terkait pengembalian (membayar) yang menjadi temua BPK.

Editor : Purba