SBNpro – Siantar
Dr Budi Sinulingga MSi ajukan surat pengunduran dirinya dari Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BP TCUGGp) kepada Gubernur dan Kadis Pariwisata Sumatera Utara selaku Ketua Umum BP TCUGGp.
Persisnya, Budi Sinulingga akan berhenti menjalankan tugas sebagai staf di Bidang Edukasi, Penelitian dan Pengembangan BP TCUGGp. Surat pengajuan pengunduran dirinya tertanggal 6 September 2022.
Ia mengajukan pengunduran diri, karena permintaan Gubernur Sumatera Utara yang kemudian ingin ia gapai, katanya, akan sulit terwujud, bila struktur organisasi BP TCUGGp tidak segera dibenahi.
Struktur yang ada saat ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab BP TCUGGp kurang efektif. “Struktur organisasi badan pengeloa kurang kondusif,” ungkap Budi Sinulingga, Selasa (11/10/2022).
Sebab, dengan struktur seperti itu, ditemukan dua mantan general manager menjadi kepala bidang. Hal itu dinilai kurang etis. Hingga kemudian, ada yang mengundurkan diri, dan lainnya meminta pindah sebagai pengarah.
Pada struktur juga terdapat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari lingkungan pemerintah daerah yang bertugas sebagai staf BP TCUGGp. Keberadaan kepala OPD itu pun tidak efektif. Sebab mereka tidak aktif, seiring dengan tugas rutin sebagai kepala OPD, cukup banyak.
Hal lainnya, struktur organisasi yang ada saat ini tidak memiliki bidang perencanaan. Padahal bidang itu diperlukan untuk menyusun dan mengendalikan rencana aksi, serta untuk menawarkan ke sumber dana.
Sementara, faktor lain penyebab kurang efektifnya BP TCUGGp, terkait tidak adanya kewenangan dimiliki Ketua Harian BP TCUGGp dalam hal keuangan. “Sehingga urusan kecil pun tidak dapat diputuskan,” ujar Budi Sinulingga.
Hal itu sejalan dengan anggaran TC UGG yang masih menjadi bagian dari anggaran Dinas Pariwisata. Dampaknya, badan pengelola kesulitan mencairkan anggaran (dana). Termasuk anggaran honor personil badan pengelola. Itu karena, terlalu ketatnya kebijakan pencairan anggaran di Dinas Pariwisata.
“Ada kemungkinan anggaran yang seharusnya untuk TC UGG (Toba Caldera Unesco Global Geopark), tetapi dimanfaatkan oleh staf Dinas Pariwisata tidak sejalan dengan tujuan TC UGG,” katanya.
Untuk itu, meski Budi Sinulingga telah mengajukan pengunduran diri, namun ia tetap menawarkan solusi agar BP TCUGGp dapat kondusif dan berjalan efektif.
Adapun solusi yang ditawarkan ahli perencanaan pembangunan dan tata ruang ini, diantaranya:
1. Melakukan perubahan struktur organisasi. Dimana, Ketua Umum BP TCUGGp dijabat oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Serta menambahkan Koordinator Bidang Perencanaan di dalam struktur BP TCUGGp.
2. Pimpinan OPD tidak perlu menjadi staf di BP TCUGGp
3. Anggaran merupakan hibah langsung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada BP TCUGGp. Dengan demikian, Ketua Harian BP TCUGGp dapat memanfaatkan anggaran sesuai dengan tujuan dari TC UGG secara tepat waktu.
4. Perlu ada dukungan dana untuk BP TCUGGp dari pemerintah kabupaten terkait.
Gubernur Minta TCUGG Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat
Dikisahkan Dr Budi Sinulingga MSi, pada Desember 2020, ia menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, sebagai tenaga ahli pada Bidang Edukasi Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark atau Taman Bumi Unesco.
Katanya, ada 3 pilar untuk pengembangan Taman Bumi (Geopark). Seperti, konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata.
Selanjutnya, Januari 2021 yang lalu, Budi Sinulingga bersama Ketua Umum BP TCUGGp yang diemban Kadis Pariwisata Sumut, saat itu dr Ria Novida Telaumbanua menghadap (bertemu) Gubernur Sumut.
Ketika itu gubernur secara khusua berpesan kepadanya. Gubernur meminta Budi Sinulingga untuk membuat rencana Toba Caldera Unesco Global Geopark (TC UGG) yang memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Suatu pesan yang sangat dalam artinya, yaitu TCUGG untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin karena beliau tahu saya berpuluh tahun berpengalaman dalam perencanaan pembangunan,” sebutnya.
Beberapa lama setelah itu, lebih lanjut disampaikan Budi, rekannya di BP TCUGGp, Wilmar Simanjorang dan Jonathan Tarigan mengadakan pertemuan dengan Kadis Pariwisata Sumatera Utara, guna menyampaikan rencana kerja.
Yang mana, rencana kerja tersebut harus diawali dengan menggelar pertemuan bersama Pengelola Geosite. Tujuannya, untuk menyusun langkah perencanaan berdasarkan analisa permasalahan, penetapan tujuan dan sasaran, penetapan strategi, penetapan program dan kegiatan, serta perhitungan anggaran.
“Kalau anggaran yang tersedia tidak cukup maka perencanaan akan diulangi dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran. Demikianlah siklus perencanaan pembangunan. (Hanya saja) Kepala Dinas Pariwista mengatakan tidak ada dana untuk menyusun rencana aksi itu,” kata Budi Sinulingga, mengisahkan pengalamannya.
Meski tidak ada dana, dimasa itu, zoom meeting untuk memaparkan mekanisme perencanaan TC UGG menjadi solusi. Hanya saja, pada zoom meeting tersebut, tidak seluruh Pengelola Geosite maupun staf BP TCUGGp mengikutinya.
“Selanjutnya sekretariat meminta kepada semua Pengelola Geosite agar mengajukan program pada geosite masing masing. Setelah saya periksa maka hampir semua usulan kurang mencapai sasaran dan banyak yang tidak jelas apa tujuannya. Dapat dipahami, bahwa, dengan sekali pelatihan, apalagi tidak semua ikut maka belum akan paham,” paparnya.
Lalu, tuturnya, pada Mei 2021, zoom meeting kembali dilakukan untuk menyusun rencana aksi TC UGG. Namun, tetap saja tidak seluruhnya mengikuti zoom meeting. Sehingga tidak mendapatkan feed back.
Selanjutnya, masih dikisahkan Budi Sinulingga, Bidang Edukasi Litbang dan Bidang Konservasi menyusun programnya masing-masing. Hanya saja, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ketika itu belum menyusun program.
“Kadang-kadang antara bidang terjadi overlap dalam programnya. Dan ini seharusnya dipadukan oleh ketua harian atau Team Perencana yang ditunjuk. Team Perencana tidak pernah ditunjuk, mungkin karena tidak ada dukungan dana. Jadinya belum ada pemaduan program,” ungkap Budi.
Sedangkan untuk edukasi, Budi mengusulkan, dilakukan penghunjukan fasiltator (agen perubahan) pada setiap geosite. Fasilitator yang dihunjuk merupakan pilihan masyarakat yang berdomisili di lokasi geosite.
Lalu, para fasilitator dilatih untuk menyusun perencanaan, dan untuk merubah pola pikir masyarakat supaya mendukung UGG. Untuk pelatihan dibutuhkan dana Rp 100 juta.
Kemudian, fasiltator mendapat pembiayaan dari dana desa, juga menjadi bagian dari usulan. Sehingga dibutuhkan peraturan bupati tentang alokasi dana desa.
Namun sayang, usul tersebut tidak ditindaklanjuti, pasca disampaikan kepada Ketua Umum dan Ketua Harian BP TCUGGp.
Point lain terkait TCUGG, ahli perencanaan pembangunan ini, demi menyatukan pemahaman, meminta 6 sasaran Unesco diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ketua harian diharapkan membuat edaran tentang interpretasi yang baku. Akan tetapi, point itu juga tidak ditindaklanjuti.
“Bedasarkan semua uraian itu, saya menarik kesimpulan, saya tidak efektif di TC UGG dan tidak bisa melaksanakan permintaan dari Bapak Gubsu untuk menyusun rencana aksi. Oleh karena itu lebih bijaksana mengundurkan diri,” pungkasnya. (*)
Editor: Purba
Discussion about this post