Hoaks Bila Disebut Bansos dari Calon Bupati

SBNpro – Simalungun

Calon Bupati Simalungun nomor 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), Rabu (11/11/2020) kunjungi Kelompok Tani (Poktan) Sayur Doa Ibu di Nagori (Desa) Purbatua Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Poktan itu dipimpin Fadli Wibowo.

Pada pertemuan itu, Radiapoh Sinaga menyampaikan pesan bernilai edukasi. Terutama tentang bantuan sosial (bansos) yang diterima masyarakat, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ditegaskan RHS, bantuan sosial, baik PKH, BPNT maupun BST dan lainnya, merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga, bila ada yang menyebut bantuan itu dari calon bupati tertentu, maka oknum yang menyampaikan hal seperti itu telah berbohong (hoaks).

“Saya ingin memberitahukan kepada bapak ibu, jika ada oknum yang menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima masyarakat saat ini, apakah itu yang nama Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, BST, BLT dan lainnya, karena perjuangan salah satu pasangan calon, itu tidak benar. Itu hoax, karena semua bantuan sosial tersebut, memang program pemerintah,” ujar RHS.

Untuk itu, masyarakat diminta RHS untuk tidak mudah dibohongi. Serta jangan takut diancam oleh siapapun yang menyebut akan membatalkan bantuan.

“Tidak ada yang bisa mencabut nama bapak ibu dari daftar yang sudah pernah sebagai penerima bantuan, apalagi dengan cara tidak manusiawi. Kalau ada oknum yanng melakukan itu, laporkan ke penegak hukum. Akan kita sikat, karena itu berita hoaks. Oknumnya sudah melakukan tindakan pencideraan hak berdemokrasi yang menggembirakan rakyat,” katanya.

Usai pertemuan, Radiapoh Sinaga mengatakan, ada sejumlah program bantuan yang disalurkan pemerintah untuk membantu rakyat, karena terdampak pandemi Covid-19. Diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, Subsidi Gaji dan Diskon Listrik.

“Sebagia calon Bupati, saya punya kewajiban untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para calon pemilih di Pilkada Kabupaten Simalungun, bahwa tidak benar jika ada oknum yang mengklaim bantuan pemerintah, menjadi bagian dari perjuangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun,” ungkapnya. (*)