DPRD Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Demo di Siantar Berakhir “Adem”

SBNpro – Siantar

Meski masih pagi, namun sinar matahari cukup terasa panas di Kota Siantar, Senin (11/04/2022). Saat itulah sekira seratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan markas Polres Siantar, lalu dilanjutkan di DPRD Kota Siantar.

Mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus yang ada di Kota Siantar menggelar aksi unjuk rasa (demo) untuk menyampaikan tuntutannya terkait situasi politik dan ekonomi di dalam negeri.

Di DPRD Siantar, masa diterima Plt Walikota Siantar dr Susanti Dewayani SpA, Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga, Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi, anggota dewan, Sekda Kota Siantar, Kapolres Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar dan lainnya.

Massa Cipayung Plus berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) dan lainnya. Gerakan massa, dipimpin oleh ketua-ketua dari elemen Cipayung Plus.

Adapun tuntutan para mahasiswa ini diantaranya, menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Serta meminta pemerintah segera menstabilkan harga dan menjaga ketersedian bahan pokok tersebut.

Kemudian, massa Cipayung Plus juga menolak penundaan Pemilu 2024, serta menolak masa jabatan Presiden untuk 3 periode. Sebab, hal itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Saat beraksi, massa meminta DPRD Kota Siantar untuk menyatakan sikap. Dalam hal ini, DPRD diminta untuk menolak penundaan Pemilu 2024, menolak masa jabatan Presiden 3 periode, serta menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng dan bahan pokok lainnya.

Terkait permintaan itu, mewakil DPRD Siantar, Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi menyatakan setuju terhadap tuntutan tersebut.

Hingga kemudian, pengunjukrasa dengan Plt Walikota Siantar dan Pimpinan DPRD Siantar membuat pernyataan bersama yang intinya menolak masa jabatan Presiden RI 3 periode, menolak penundaan Pemilu 2024, dan menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng dan bahan pokok lainnya.

Selain itu, massa Cipayung Plus juga menyoroti kondisi Kota Siantar. Dimana, Pemko Siantar diminta untuk memperhatikan fasilitas umum, dan terhadap aparat penegak hukum agar lebih intensif menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Siantar.

Aksi massa dari kalangan mahasiswa di Kota Siantar ini berlangsung aman dan damai. Bahkan aksi yang diawali dengan teriknya matahari, kemudian berakhir “adem”, seiring dengan hujan membasahi massa dan sejumlah anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan. (*)

Editor: Purba