SBNpro – Siantar
Puluhan warga Kota Siantar, mengaku sebagai warga miskin, gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Siantar, Senin (24/08/2020). Saat beraksi, sebagian dari demonstran mengenakan bra (BH) sebagai masker.
Warga ini berunjukrasa, mengaku karena sebagian dari mereka tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dalam hal ini, bantuan dampak pandemi Covid-19. Aksi “dikomandoi” Lipen Simanjuntak, dengan pendamping, Okto Hutagaol.
Mereka menamakan dirinya dalam satu komunitas Serikat Masyarakat Miskin, dan berasal dari warga Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Asuhan dan Kelurahan Sihopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur.
Sementara, terkait tuntutan, antara Lipen Simanjuntak dengan Okto Hutagaol menyampaikan informasi yang berbeda kepada jurnalis yang mewawancarai mereka disela-sela aksi.
Lipen menyebut, warga yang bersamanya berunjuk rasa, sama sekali tidak ada menerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial), Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), maupun dari Pemko Siantar.
Sedangkan Okto Hutagaol, dihadapan Lipen Simanjuntak menyebut, kalau warga yang berdemo, ada yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemko Siantar. “Dari Pemko Pematangsiantar ada,” ucap Okto Hutagaol.
“Kami jelas warga miskin, dan perlu mendapatkan bantuan oleh pemerintah. Namun kami hanya sekali saja dapat bantuan dari Pemko Siantar sebesar Rp 200 ribu. Ada warga mampu tapi dapat, sementara kami tidak.” kata Hartauli Silalahi, salah satu pengunjukrasa.
Pendamping aksi, Okta Hari Hutagaol mengatakan, masyoritas pengunjuk rasa merupakan pedagang dan pekerja serabutan. Katanya, sejak pandemi Covid-19, mereka sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
“Ada sebagian warga yang dianggap kurang tepat mendapatkan bantuan, malah masuk menjadi penerima BST. Sementara, kami yang miskin hanya sekali saja. Kami tuntut hal ini karena data kami sudah masuk namun tidak mendapatkan bantuan,” kata Okto.
Oleh karena itu, Okto meminta pemerintah kembali memeriksa data penerima bantuan dan memasukan nama-nama masyarakat miskin yang layak menerima bantuan pemerintah.
“Kami minta agar data penerima diubah, karena banyak yang tidak sesuai. Kenapa yang kaya bisa dapat, sementara kami yang rumahnya ngontrak, kerjanya serabutan tidak dapat. Semoga pemerintah memperhatikan kami,” pintanya.
Editor: Purba
Discussion about this post