Besaran TPP Tenaga Kesehatan Memprihatinkan, Demokrat Siantar Minta Disetarakan

SBNpro – Siantar

Ketua DPC Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Siantar Ilhamsyah Sinaga minta Pemko Siantar untuk memberikan nilai tambahan penghasilan pegawai (TPP) tenaga kesehatan (nakes), besarannya disetarakan dengan nilai TPP yang diterima pegawai non nakes untuk golongan terendah.

Hal itu dimintakan Ilhamsyah Sinaga, karena nilai TPP yang diterima nakes di puskesmas dan rumah sakit, besarannya cukup memprihatinkan, yakni, Rp 450 ribu per bulan. Padahal nakes merupakan barisan terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Pernyataan itu, sebut Ilham Rabu (30/11/2022), telah ia sampaikan kepada Walikota Siantar dr Susanti Dewayani SpA pada sidang paripurna pengesahan APBD Kota Siantar Tahun 2023.

“Saya menyampaikannya langsung kepada Wali Kota dan saya juga tidak keberatan langsung dijawab Wali Kota. Hanya saja, apa yang menjadi keluh kesah para Nakes, dapat direalisasikan,” ujar Ilhamsyah Sinaga.

Dijelaskan, perolehan TPP kalangan Nakes hanya sekitar Rp 450 ribu perbulan untuk itu minimal harus disamakan dengan golongan II Non Nakes yang memperoleh Rp 900 ribu perbulan. Sementara, Non Nakes untuk golongan IV besarannya antara Rp 1,8 juta sampai Rp 2 Juta. Sedangkan dokter yang masuk kategori golongan IV, hanya Rp 1 juta.

Lebih lanjut dijelaskan, apa yang disampaikannya itu hal yang wajar. Apalagi anggaran untuk TPP pada APBD 2023 naik dari Rp 67 juta menjadi Rp 87 juta. Kalau dikatakan Nakes ada memperoleh dana jasa pelayanan. Namun, itu berbeda karena bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“TPP itu sangat membantu para Nakes untuk menambah penghasilan membantu anak sekolah. Jadi, kalau diabaikan, tentu ada kesan diskriminasi dibanding dengan Non Nakes. Sementara, Nakes merupakan salah satu elemen penting mewujudkan visi dan misi Wali Kota mewujudkan Sehat,
Sejahtera dan Berkualitas,” tegasnya.

Keprihatinan yang disampaikan Ilhamsyah tersebut dikatakan karena Nakes sudah berkali-kali datang menyampaikan keluh kesah ke Komisi I DPRD Siantar agar TPP Nakes yang berada di Puskesmas dan rumah sakit, minimal disamakan dengan golongan Non Nakes paling rendah.

Tutur Ilham lebih lanjut, kalau ia menaruh rasa optimis terjadap Walikota untuk memperhatikan nakes, karena walikota memiliki latar belakang nakes. Sehingga dapat memahami apa yang dirasakan para Nakes. (*)